NEWSPORTS

_OJK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sejumlah rekening yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebagai tindak lanjut permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan, PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.

“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” ujar Danang dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan OJK, LPSK di Jakarta.

epanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun, yang mana sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada lender DSI.

“Total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1,2 triliun,” ujar Danang.

Pihaknya menduga selisih dana tersebut dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan DSI mencapai Rp796 miliar dan dialihkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya sebesar Rp218 miliar.

Selain itu, digunakan untuk operasional perusahaan mencakup listrik, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan sebesar Rp167 miliar.

https://outsidecontrol.com

_{Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)}

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen membersihkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik penyelewengan.

Purbaya berencana melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup rotasi besar-besaran hingga sanksi pemberhentian sementara bagi oknum pegawai yang terbukti melanggar aturan.

Langkah tegas ini diambil guna menjaga integritas instansi, terutama setelah pencapaian penerimaan pajak yang mulai pulih di penghujung tahun lalu. Purbaya menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan bobot pelanggaran masing-masing pegawai.

“Nanti, akan kami evaluasi. Mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, yang terlihat terlibat (penyelewengan) akan kami taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti, kami lihat seperti apa,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (16/1/2026).

Purbaya menekankan bahwa proses “kocok ulang” atau rotasi hanya berlaku bagi mereka dengan tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Namun, bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran berat, mutasi dianggap bukan lagi solusi yang efektif.

“Kalau terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi, kalau sudah jahat, dirotasi kan nggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu,” tambah Purbaya.

Meskipun bersikap keras terhadap pelanggaran, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

https://uniquepatterns.com

^{Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.}

Pemeriksaan kasus dugaan suap pajak yang melibatkan pejabat di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Januari 2026.

Pantauan iNews Media Group di lokasi menunjukkan sebanyak 12 mobil Toyota Innova yang membawa tim penyidik KPK sudah bersiaga di area basement sejak pukul 16.30 WIB. Sekitar pukul 16.50 WIB, iring-iringan kendaraan tersebut berpindah ke area lobi utama.

Tepat pada pukul 16.57 WIB, petugas KPK keluar melalui lobi media center dengan membawa sejumlah koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti elektronik. Meski telah dinanti oleh awak media, tidak ada keterangan resmi yang diberikan oleh para penyidik di lokasi.

Berikut fakta-fakta terbaru soal kasus dugaan suap pegawai pajak hingga penggeledahan di Kantor Pusat DJP:

1. Respons Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penggeledahan Kantor Pusat DJP yang dilakukan KPK. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang menyeret sejumlah oknum pegawai.

Purbaya menanggapi santai aksi pengumpulan bukti oleh lembaga antirasuah tersebut. Baginya, tindakan hukum merupakan konsekuensi dari adanya dugaan pelanggaran yang terdeteksi.

2. Tetap Berikan Bantuan Hukum

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap memberikan bantuan hukum bagi pegawai selama proses hukum berjalan.

Ya udah, dilihat saja proses hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas kan ini geledah-geledah, periksa-periksa. Tapi kalau saya ditanya kenapa bilang akan mendampingi secara hukum, itu kan masih pegawai keuangan,” papar Purbaya.

Meskipun memberikan pendampingan hukum, Purbaya menjamin pihaknya tidak akan mencampuri kewenangan KPK dalam mengusut kasus tersebut. Pendampingan diberikan semata-mata karena status para tersangka yang secara administratif masih tercatat sebagai aparatur sipil negara di bawah Kemenkeu sebelum ada putusan tetap dari pengadilan.

“Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan, jadi kita dampingi terus. Tapi tidak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka, lalu minta ke KPK stop ini, stop itu,” tegasnya.

3. Rotasi Pegawai Pajak

Purbaya mengaku skeptis terhadap efektivitas rotasi jika moralitas individu yang bersangkutan memang sudah bermasalah sejak awal.

“Dirotasi tidak ada gunanya,” cetus Purbaya, merujuk pada pandangannya bahwa jika seorang pegawai pajak sudah memiliki niat jahat, perpindahan posisi tidak akan mengubah perilakunya.

kera4d

_{Mentan Amran}

 Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan ketahanan pangan nasional dalam kondisi aman, termasuk di Provinsi Aceh yang hingga saat ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana banjir bandang.

Menurutnya, stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 3 juta ton, dan Provinsi Aceh sendiri memiliki cadangan beras tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan.

“Stok beras nasional kita saat ini sekitar 3,2 juta ton. Termasuk di Aceh, stoknya sangat kuat, bisa untuk 3 hingga 6 bulan ke depan. Tersedia, jadi saudaraku, sahabatku yang terdampak bencana, pangan tidak ada masalah di tiga provinsi. Bahkan seluruh Indonesia,” kata Mentan Amran, Sabtu (17/1/2026).

Dia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan percepatan pemulihan sektor pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi pangan. Ia menyebut, khusus Aceh saat ini masih tersedia sekitar 70 ribu ton beras di gudang Bulog, seiring dengan kembali berjalannya proses penyerapan gabah petani.

Tercatat, total stok beras yang dikelola Perum Bulog di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 106,7 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh memiliki stok terbesar, yakni 71,3 ribu ton; disusul Sumatera Utara 25,7 ribu ton; dan Sumatera Barat 9,7 ribu ton.

Secara nasional, stok beras Bulog tercatat mencapai 3,35 juta ton, yang terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 128 ribu ton. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat masyarakat.

Kera4d

_{Presiden AS Donald Trump (foto: AP News)}

 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan sebuah badan bernama “Dewan Perdamaian Gaza”, yang disebut sebagai elemen kunci tahap kedua dari rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat.

Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Kamis 15 Januari 2026.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa DEWAN PERDAMAIAN telah dibentuk,” tulis Trump. Ia menambahkan bahwa susunan anggota dewan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Trump bahkan mengklaim badan tersebut sebagai yang paling prestisius sepanjang sejarah.

“Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,” ujarnya.

_{Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif di IKN (Ist)}

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN dalam kunjungan kerjanya di IKN pada Selasa, 13 Januari 2026. 

1. Percepatan Pembangunan

Dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan sejak awal Presiden memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat. 

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Menteri Pras. 

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurut Menteri Pras, catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” katanya.

Mensesneg menegaskan percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud. “Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” lanjut Menteri Pras.

_{Banjir robi}

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau 12 wilayah di Jakarta Utara untuk mewaspadai potensi banjir rob. Berdasarkan prediksi BMKG, banjir rob akan melanda Jakarta mulai 13–20 Januari 2026.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta. Periode: 13–20 Januari 2026,” tulis poster yang diunggah akun X @BPBDJakarta, Selasa (13/1/2026).

Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru. Fenomena itu berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Puncak pasang maksimum terjadi pukul 06.00–12.00 WIB,” sambungnya.

BPBD pun mengimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut, serta menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat pasang tinggi.

^{Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto}

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang Gajah pada Pemilu 2029 mendatang.

Diketahui, Gajah sendiri kini diidentikkan dengan PSI. Sementara itu, dalam beberapa periode Pemilu terakhir, Jawa Tengah menjadi lumbung suara PDIP dan disematkan sebagai Kandang Banteng.

“Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan,” kata Hasto di sela-sela pembukaan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).

Melalui peringatan HUT ke-53 ini, kata dia, PDIP memilih untuk melakukan kritik dan otokritik dalam rangka memperbaiki sekaligus mengonsolidasikan kekuatan akar rumput.

Di sisi lain, PDIP juga memilih untuk fokus bergerak dalam membantu penanganan dan pemulihan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

“Jadi situasi saat ini bagi PDI Perjuangan, lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami,” ujarnya.

_{Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad (Foto: iNews TV/Okezone)}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai harus segera menemukan Silfester Matutina yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Jika tidak, reputasi Kejagung yang sedang moncer terancam.

Hal itu sebagaimana disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad dalam Program Interupsi bertajuk “Tahun Berganti, Silfester Belum Dibui” di iNews TV, Kamis (8/1/2026).

“Kita bantu sekarang sepenuhnya Kejaksaan Agung untuk menemukan Silfester. Mungkin sudah dikeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang), mungkin perlu ada semacam insentif bagi siapa yang menemukan,” ujarnya.

“Karena ini saya kira memang merusak reputasi Kejaksaan kalau seandainya tidak ditemukan, di luar prestasi yang luar biasa gitu loh,” sambungnya.

Di sisi lain, ia meyakini Kejagung tengah berupaya mencari yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini Silfester mampu menghilang dari radar pencarian.

_{Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo}

 Sejumlah menteri dan kepala lembaga melaporkan capaian kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang menyampaikan laporan adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan, Kapolri menyampaikan laporan terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang 2025 yang relatif stabil.

“Kapolri menyampaikan kondisi sosial serta kondisi kamtibmas selama tahun 2025 yang relatif stabil,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa 6 Januari 2026.

Selain kamtibmas, Prasetyo menuturkan bahwa Jenderal Sigit juga melaporkan penanganan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, termasuk sejumlah kasus terorisme.