Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (2/2/2026). Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi mengguyur wilayah DKI Jakarta.
1. Prediksi Cuaca Jakarta
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara berkisar antara 24-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 77-93 persen.
Wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 23-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-95 persen.
Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 23-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 74-97 persen.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pengembangan dilakukan melalui pendalaman dugaan penyimpangan dan pengondisian dalam proses pengadaan iklan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, penyidik saat ini fokus mendalami komunikasi antara eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan pihak Bank BJB.
“Kemudian di kluster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dengan pihak BJB,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Selain itu, KPK juga mendalami aktivitas perjalanan Ridwan Kamil ke luar negeri, termasuk pihak yang ikut serta, tujuan perjalanan, serta sumber pembiayaannya.
“Kami mendalami aktivitas atau kegiatan Pak RK, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa, dan juga sumber pembiayaannya,” ujarnya.
BPOM Gandeng BNN dan Polri Awasi Peredaran Whip Pink (Ist)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi atas peredaran whip pink, yang belakangan viral dibahas usai meninggalnya selebgram, Lula Lahfah. BPOM menyatakan bakal menggandeng BNN dan Polri untuk mengawasi peredaran dan penyalahgunaan whip pink.
1. Gandeng Polri dan BNN
“Ya tentu kita kerja sama ya. Untuk pengawasannya kita akan kerja sama tentu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan kepolisian,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (29/1/2026).
Tak hanya itu, kata Taruna, pihaknya akan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawasi penyalahgunaan produk tersebut. “Kemenkes yang berhubungan dengan aturan pemakaiannya. Begitu ya. Jadi, itu yang akan kita lakukan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pihaknya tengah mengevaluasi whip pink lantaran bisa menimbulkan efek ketergantungan.
“Nah, iya, kita sudah evaluasi itu whip pink. Whip pink ini termasuk kita akan arahkan ada dua, karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya,” kata Taruna.
Ia menjelaskan, whip pink mengandung nitrite oxide (nitrous oxide), N2O. Taruna melanjutkan, zat tersebut bisa memberikan efek rileks dan seterusnya.
“Tapi dampaknya dalam fase, kualitas, dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan,” tuturnya.
Kedua korban diketahui merupakan seorang nenek dan cucunya yang ditemukan dalam kondisi berpelukan di bawah timbunan material longsor.
Isak tangis keluarga korban pecah saat satu per satu mobil ambulans dari Desa Pasir Langu tiba di posko DVI dengan membawa kantong jenazah. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan ketika mengetahui dua anggota keluarganya ditemukan tidak bernyawa.
Salah satu anggota keluarga korban, Lisreni, mengungkapkan bahwa dalam peristiwa longsor tersebut, ia kehilangan delapan orang sanak saudara.
“Dari delapan orang keluarga saya, satu selamat, tiga sudah ditemukan meninggal dunia, dan empat lainnya masih dalam proses pencarian,” ujar Lisreni dengan suara bergetar.
Lima Pesawat Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta dan Jabar
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah ini dilaksanakan terpadu dengan kerja sama lintas lembaga yaitu dengan BMKG, BPBD DKI Jakarta, BPBD Jawa Barat, dan TNI Angkatan Udara.
“Operasi modifikasi cuaca merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mereduksi curah hujan tinggi yang diperkirakan mengguyur wilayah Jawa Barat dan Jakarta pada periode dasarian kedua dan ketiga bulan Januari 2026,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (24/1/2026).
Operasi modifikasi cuaca area Jakarta dan Jawa Barat telah dilaksanakan sejak 12 Januari 2026 dengan mengerahkan dua unit pesawat. BNPB mengerahkan Cessna Carravan PK-JVH dan BPBD DKI Jakarta mengerahkan CASA 212 A-2105. Keduanya beroperasi dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sementara untuk mengoptimalkan pengendalian curah hujan, sejak 23 Januari 2026 BNPB melakukan penebalan dukungan armada udara dengan penambahan tiga unit pesawat Carravan yaitu PK-YNA, PK-SNG, dan PK-SNK. Khusus PK-SNK, operasi dilaksanakan dari Lanud Hussein Sastranegara di Bandung untuk meng-cover wilayah hulu.
Prabowo Tegaskan Perdamaian dan Stabilitas Prasyarat Utama untuk Pertumbuhan dan Kemakmuran (Biro Pers Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian. Perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.
1. Perdamaian dan Stabilitas
Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyampaikan pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Presiden Prabowo menekankan, sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, menurut Presiden, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan.
“Sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan pengambil kebijakan internasional tersebut, Presiden Prabowo memaparkan kinerja perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengutip penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai titik terang pertumbuhan ekonomi global.
“IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, “titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang,” ungkap Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo menyoroti stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.
“Inflasi kita tetap berada di kisaran 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita,” kata Presiden.
Tanggul Sungai Citarum jebol di Kampung Bendungan, RT 03/05, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Senin 19 Januari 2026 malam. Akibat kejadian tersebut, air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga di sekitar lokasi.
Peristiwa jebolnya tanggul terjadi sekitar pukul 23.50 WIB. Debit air Sungai Citarum yang meningkat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir membuat tanggul tidak mampu menahan aliran air.
Luapan air terjadi tak lama setelah tanggul mengalami kerusakan dan langsung masuk ke kawasan permukiman warga.
Warga setempat, Satibi (45), mengatakan kondisi tanah di sekitar tanggul masih gembur sehingga mudah tergerus air.
“Karena hujan berhari-hari, tanahnya masih gembur. Kena rembesan air sedikit saja langsung terkikis sampai akhirnya tanggul penahan Sungai Citarum itu jebol,” kata Satibi.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan, PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.
“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” ujar Danang dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan OJK, LPSK di Jakarta.
epanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun, yang mana sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada lender DSI.
“Total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1,2 triliun,” ujar Danang.
Pihaknya menduga selisih dana tersebut dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan DSI mencapai Rp796 miliar dan dialihkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya sebesar Rp218 miliar.
Selain itu, digunakan untuk operasional perusahaan mencakup listrik, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan sebesar Rp167 miliar.
Purbaya berencana melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup rotasi besar-besaran hingga sanksi pemberhentian sementara bagi oknum pegawai yang terbukti melanggar aturan.
Langkah tegas ini diambil guna menjaga integritas instansi, terutama setelah pencapaian penerimaan pajak yang mulai pulih di penghujung tahun lalu. Purbaya menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan bobot pelanggaran masing-masing pegawai.
“Nanti, akan kami evaluasi. Mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, yang terlihat terlibat (penyelewengan) akan kami taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti, kami lihat seperti apa,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (16/1/2026).
Purbaya menekankan bahwa proses “kocok ulang” atau rotasi hanya berlaku bagi mereka dengan tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Namun, bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran berat, mutasi dianggap bukan lagi solusi yang efektif.
“Kalau terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi, kalau sudah jahat, dirotasi kan nggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu,” tambah Purbaya.
Meskipun bersikap keras terhadap pelanggaran, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Pemeriksaan kasus dugaan suap pajak yang melibatkan pejabat di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Januari 2026.
Pantauan iNews Media Group di lokasi menunjukkan sebanyak 12 mobil Toyota Innova yang membawa tim penyidik KPK sudah bersiaga di area basement sejak pukul 16.30 WIB. Sekitar pukul 16.50 WIB, iring-iringan kendaraan tersebut berpindah ke area lobi utama.
Tepat pada pukul 16.57 WIB, petugas KPK keluar melalui lobi media center dengan membawa sejumlah koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti elektronik. Meski telah dinanti oleh awak media, tidak ada keterangan resmi yang diberikan oleh para penyidik di lokasi.
Berikut fakta-fakta terbaru soal kasus dugaan suap pegawai pajak hingga penggeledahan di Kantor Pusat DJP:
1. Respons Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penggeledahan Kantor Pusat DJP yang dilakukan KPK. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang menyeret sejumlah oknum pegawai.
Purbaya menanggapi santai aksi pengumpulan bukti oleh lembaga antirasuah tersebut. Baginya, tindakan hukum merupakan konsekuensi dari adanya dugaan pelanggaran yang terdeteksi.
2. Tetap Berikan Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap memberikan bantuan hukum bagi pegawai selama proses hukum berjalan.
Ya udah, dilihat saja proses hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas kan ini geledah-geledah, periksa-periksa. Tapi kalau saya ditanya kenapa bilang akan mendampingi secara hukum, itu kan masih pegawai keuangan,” papar Purbaya.
Meskipun memberikan pendampingan hukum, Purbaya menjamin pihaknya tidak akan mencampuri kewenangan KPK dalam mengusut kasus tersebut. Pendampingan diberikan semata-mata karena status para tersangka yang secara administratif masih tercatat sebagai aparatur sipil negara di bawah Kemenkeu sebelum ada putusan tetap dari pengadilan.
“Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan, jadi kita dampingi terus. Tapi tidak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka, lalu minta ke KPK stop ini, stop itu,” tegasnya.
3. Rotasi Pegawai Pajak
Purbaya mengaku skeptis terhadap efektivitas rotasi jika moralitas individu yang bersangkutan memang sudah bermasalah sejak awal.
“Dirotasi tidak ada gunanya,” cetus Purbaya, merujuk pada pandangannya bahwa jika seorang pegawai pajak sudah memiliki niat jahat, perpindahan posisi tidak akan mengubah perilakunya.
