NEWSPORTS

^{_{Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).}}

 Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru mengorbankan para pegawainya dengan adanya pemecatan atau “dirumahkan”.

“Kita tidak mau efisiensi ini malah justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi. Mereka ‘kan bukan tidak mampu bekerja, bukan karena itu,” kata Saleh usai rapat dengan TVRI, BSN, RRI, dan ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Saleh menyampaikan hal itu sehubungan ada isu pemutusan hubungan kerja oleh TVRI dan RRI terhadap kontributor atau jurnalis lepas. Menurut dia, Presiden mengatakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia bukan bagian daripada alasan untuk melakukan efisiensi.

Untuk itu, dia ingin agar informasi-informasi yang berkembang di media sosial soal pemecatan pegawai karena kebijakan efisiensi anggaran tidak ada lagi. Apalagi, saat ini merupakan momen menjelang bulan puasa.

“Kita ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang dan fokus. Oleh karena itu, mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di tengah masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, dia mengingatkan agar lembaga-lembaga tersebut tidak memotong honor para pegawainya itu karena sudah menjadi kesepakatan di dalam rapat.

Menurut dia, Pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja di lembaga penyiaran publik itu juga termasuk rakyat yang tidak boleh menjadi korban.

Ia yakin bahwa pimpinan TVRI dan RRI akan kembali mempekerjakan pegawainya yang sempat dirumahkan itu. Namun, jika hal itu kembali terjadi, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki.

“Kesepakatan kami setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah yang memang ada, rencana ‘merumahkan’ itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja,” kata dia.

^{_{Pelaku bersama tujuh karung berisi sabu-sabu di Lhokseumawe, Aceh}}

Tim gabungan Bea Cukai dan Polri menyatakan menggagalkan penyelundupan 135 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Leni Rahmasari dalam pemaparannya di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu, mengatakan penindakan dilakukan Jumat (7/2) lalu, dan tim gabungan berhasil menangkap empat pelaku.

“Penyelundupan sebanyak 135 kilogram sabu-sabu melalui perairan Aceh dapat digagalkan. Modus operasi dalam penyelundupan tersebut dengan cara melansir sabu-sabu menggunakan kapal penangkap ikan. Penindakan dilakukan pada Jumat (7/2) pukul 23.00 WIB,” kata Leni Rahmasari.

Empat pelaku yang diamankan berinisial I, E, F, dan M. Bersama para pelaku, turut diamankan tujuh karung berisi narkoba jenis metamfetamin atau yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu serta satu unit kapal penangkap ikan.

Leni mengatakan pengungkapan penyelundupan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya penyelundupan narkoba melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan.

Dari informasi tersebut, tim gabungan terdiri personel Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Aceh, Kantor Pusat DJBC Jakarta, NIC Mabes Polri, Polda Aceh, dan Bea Cukai Lhokseumawe, bergerak menyelidiki.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kata dia, didapat informasi kapal yang dicurigai akan bersandar di kawasan Ulee Rubek, Kabupaten Aceh Utara hingga Ujong Blang, Kota Lhokseumawe.

“Dari informasi penyelidikan tersebut, kapal patroli bea cukai meningkatkan pengawasan. Sedangkan tim di darat menyisir lokasi-lokasinya dicurigai sebagai tempat kapal tersebut berlabuh,” kata Leni Rahmasari.

Kemudian, tim menemukan kapal yang dicurigai tersebut di Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dari kapal tersebut diamankan tujuh karung berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total mencapai 135 kilogram.

“Para pelaku bersama barang bukti diserahkan kepada NIC Mabes Polri untuk hukum lebihan lanjut. Kami mengapresiasi sinergi dan kerja bersama tim yang terlibat dalam operasi pencegahan penyelundupan barang terlarang tersebut,” kata Leni Rahmasari.

^{_{Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah Kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (10/2/2025)�}}

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan telah memeriksa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

“Kami sudah memeriksa Kepala Desa Kohod sebagai saksi. Sesuai haknya, kami akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apabila alat bukti maupun pemeriksaan-pemeriksaan kasus ini telah rampung, maka akan dilaksanakan gelar perkara.

“Kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Adapun Kades Kohod, Arsin, merupakan salah satu dari 44 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Sebelumnya, Arsin sempat dipanggil oleh Dittipidum dalam proses penyelidikan. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.

Sementara itu, pada Senin malam, penyidik Dittipidum menggeledah rumah Arsin dan kantor Kepala Desa (Kades) Kohod. Selain itu, istri dan keluarga Arsin turut diperiksa oleh penyidik.

Video yang berdurasi satu menit tersebut menunjukkan Arsin selaku Kades Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang sedang meninjau kegiatan pemasangan pagar laut di perairan Tangerang.

Pada tayangan video itu juga, Arsin tengah menunjuk lokasi dan mengarahkan para pekerja dalam pemasangan pagar bambu tersebut.

Adapun Arsin telah membantah video yang menimbulkan spekulasi dalam kasus pemagaran laut tersebut.

“Itu saya bantah langsung. Bagaimana saya mau mengarahkan? Orang saya kenal juga tidak. Saya itu ke sana untuk kasih tahu karena ada RT/RW saya yang bilang kalau ada pagar,” katanya di Tangerang, Senin (20/1).

^{_{Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan sejumlah bantuan kepada nelayan terdampak pagar laut Tangerang, Banten, Minggu (9/2/2025).}}

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan terdampak pagar laut di Tangerang, Banten, melalui penyaluran program bantuan, pelatihan peningkatan kapasitas hingga pemberian beasiswa pendidikan untuk anak para nelayan.

“KKP berikan sejumlah bantuan pada masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Teluknaga, Tangerang, Banten,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latief dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan, sebanyak 17 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Mekarbaru, Kronjo, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kemeri, serta tiga pengelola TPI (Cituis, Tanjung Pasir, dan Kronjo) mendapatkan bantuan dan peningkatan kapasitas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif bersama Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut.

Adapun bantuan yang diberikan antara lain sarana keselamatan pelayaran berupa 300 unit life jacket, 600 paket perbekalan melaut, 200 unit cooler box, dan perlengkapan sanitasi TPI berupa pompa sebanyak tiga unit untuk tiga TPI.

Selain pemberian bantuan, dilakukan pula peninjauan ke beberapa sarana dan prasarana TPI serta kegiatan pelatihan yang tengah berlangsung.

“Kegiatan pemberdayaan nelayan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diharapkan pula berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Latief.

KKP juga turut memberikan beberapa program pelatihan terkait budi daya kerang hijau, perbaikan mesin kapal, dan pengolahan ikan yang diikuti oleh 90 nelayan.

Selain itu, masyarakat mendapatkan kegiatan rekrutmen proaktif bantuan beasiswa pendidikan dengan biaya ditanggung penuh oleh KKP di Politeknik KKP kepada 10 anak pelaku utama di wilayah tersebut.

“Ini merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia yang di prioritaskan dari anak Nelayan Indonesia sehingga kelak mereka dapat bekerja di sektor kelautan dan perikanan dengan kompetensi yang baik dan modern,” tutur Latief.

Dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan sektor perikanan yang maju dan berkelanjutan.

Menurut Latief, bantuan dan pelatihan tersebut bukan sekadar dukungan sesaat, tetapi merupakan bagian program kerja yang berkelanjutan dari KKP dalam meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kesejahteraan nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten memberikan bantuan berupa 150 unit TED untuk Kapal Arad, 400 asuransi nelayan, dan Alat Penangkapan Ikan untuk 10 KUB.

Kegiatan ini juga turut melibatkan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan seperti GEF-6 Coastal Fisheries Initiative dan juga beberapa perbankan yang mendukung pemberdayaan nelayan. Hal ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Penyerahan bantuan ini disambut baik oleh para nelayan di Kabupaten Tangerang. Para nelayan penerima merupakan masyarakat yang merasakan dampak pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang.

Saidi, salah satu nelayan penerima bantuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada KKP atas dukungan yang diberikan.

Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja nelayan di laut.

Ia juga berharap program serupa terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar kesejahteraan nelayan semakin meningkat.

Masyarakat juga menyambut baik program rekrutmen proaktif beasiswa anak nelayan untuk bisa mengikuti pendidikan di SMUP atau Poltek AUP yang biayanya ditanggung penuh KKP.

^{_{Arsip foto – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat mengunjungi ANTARA Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/2/2025).�}}

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patriamenilai Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sebagai momentum bagi seluruh ekosistem pers di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat disrupsi digital.

“Hari Pers Nasional adalah satu momentum yang baik bagi semua ekosistem pers nasional untuk bisa bersama-sama meningkatkan kolaborasi menghadapi ancaman dan juga peluang dari disrupsi digital yang terjadi saat ini,” ujar Nezar kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Nezar menekankan bahwa dampak teknologi informasi terhadap media arus utama (mainstream) telah memberikan tekanan yang signifikan.

Pemerintah, kata dia, berupaya mendukung terciptanya ekosistem industri media yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus pada keberlanjutan media sebagai salah satu prioritas.

Di sisi lain, Nezar mengatakan ancaman seperti misinformasi, disinformasi, malinformasi, serta maraknya konten negatif seperti judi online dan penipuan digital menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.

Kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah penyebaran konten negatif tersebut.

“Kita berharap komitmen yang sudah ditunjukkan oleh media-media nasional untuk memerangi disinformasi dan misinformasi serta malinformasi itu terus bisa dijaga ya dan kita perkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam soal menghadapi ancaman-ancaman itu,” ucap dia.

Lebih lanjut, Nezar juga menyoroti peran pers sebagai penjaga ruang demokrasi. Di tengah era digital, pers diharapkan dapat menjadi jembatan dialog yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan dunia bisnis.

Tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang positif dan produktif, serta mendorong munculnya kreativitas dalam ruang publik.

Nezar juga berharap Pers tetap konsisten dalam mewartakan perkembangan pembangunan yang dilakukan Pemerintah secara jujur dan objektif.

“Kita pemerintah membuka ruang yang besar buat pers untuk bisa memberikan kontribusinya, terutama untuk menjaga ruang komunikasi publik yang sehat,” pungkas dia.

Puncak HPN 2025 dihelat di Kalimantan Selatan, direncanakan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri serta kepala lembaga negara termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

^{_{Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto menghadirkan delapan saksi dan ahli dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).}}

 Pengamat politik Saiful Huda Ems (SHE) mengkritisi penanganan perkara kasus Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019—2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Perkara suap Harun Masiku yang menyeret nama Hasto Kristiyanto itu hanyalah upaya kriminalisasi KPK terhadap Hasto Kristiyanto, yang selama ini dikenal sebagai figur politisi yang sangat vokal, bersuara kritis terhadap berbagai pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh pemerintahan ketika itu,” kata SHE dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

SHE merujuk pada jawaban KPK selaku termohon dalam sidang praperadilan, Kamis (6/2), tepatnya ketika hakim meminta keterangan atas tuduhan adanya sekelompok petugas kepolisian telah menggagalkan operasi tangkap tangan KPK terhadap Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku di PTIK awal tahun 2020.

Ia menyebut ada tiga hal yang menunjukkan upaya kriminalisasi itu dilakukan dengan memakai kasus suap Harun Masiku. Pertama, berdasarkan pengakuan Hasto dirinya tidak pernah ke PTIK.

“Hal ini telah dibenarkan oleh tiadanya bukti apa pun yang mengarah ke sana. Bukankah sampai saat ini tidak ada bukti apa pun yang dapat ditunjukkan oleh KPK bahwa Hasto Kristiyanto ada di PTIK dalam peristiwa OTT itu,” ujarnya.

Kedua, pengamanan di PTIK ketat sekali karena pada saat kejadian tersebut berdasarkan informasi yang didapat, pada pagi harinya, mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin akan jalan-jalan pagi di PTIK.

Ketiga, bukti-bukti yang disampaikan KPK tidak relevan dan tidak ada bukti-bukti baru (novum).

Ia mencontohkan Wahyu Setiawan menyatakan tidak menyampaikan hal-hal baru saat diperiksa oleh KPK.

“Hal ini menunjukkan bahwa klaim termohon (KPK), yang menyatakan memiliki bukti baru (novum) dengan mencantumkan nama Wahyu Setiawan sebagai bukti baru yang tidak valid dan mengada-ada,” tegas SHE.

Menurut SHE, Wahyu Setiawan sendiri telah menyatakan,”Saya ditanya (oleh KPK) pertanyaan yang mengulang-ulang dari pertanyaan sebelumnya, jadi tidak ada informasi baru yang saya berikan.”

Sidang praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto masih terus berlangsung di PN Jakarta Selatan hingga Kamis (13/2) mendatang.

Dari pihak Hasto, telah banyak menunjukkan bukti-bukti kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK saat menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Ia pun berpesan agar KPK kembali menjadi institusi yang independen dan berwibawa.

Diminta pula oleh SHE agar KPK tidak dimainkan oleh pihak luar di luar institusi lembaga antirasuah itu.

^{_{Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).}}

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta polemik siswa yang terancam tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kegagalan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), dievaluasi agar tidak kembali terulang.

“Jangan memupus mimpi anak-anak karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengemban amanat ini. Harus ada evaluasi ke depan,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Cucun mengaku menyesalkan terjadinya polemik ini, mengingat jumlah sekolah yang lalai melakukan tugasnya terkait data anak-anak yang berhak mengikuti SNBP cukup banyak.

Menurut dia, polemik ini cukup serius sebab berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa, terutama karena SNBP merupakan kesempatan bagi siswa-siswa berprestasi untuk masuk kuliah tanpa melalui tes.

“Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tapi jadi korban karena kelalaian pihak sekolah. Jadi ini bukan hanya soal masalah administrasi, tapi terbuangnya satu kesempatan bagi anak-anak berprestasi meraih cita-cita mereka,” lanjutnya.

Dia lantas menyinggung dalih beberapa pihak sekolah yang gagal melakukan finalisasi karena kesulitan melakukan penginputan akibat sejumlah alasan, seperti kendala infrastuktur hingga jaringan.

“Saya pikir semua sekolah pasti punya tantangan masing-masing ya. Bahkan berdasarkan keterangan panitia SNBP, ada sekolah yang kualitas infrastruktur jaringan lebih parah tapi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu berakhir,” tuturnya.

Meski demikian, dia mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam membantu sekolah-sekolah yang belum berhasil mengunggah PDSS melalui berbagai layanan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengurus soal pendaftaran SNBP.

“Karena ini menyangkut nasib anak-anak berprestasi kita yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jangan abaikan mereka karena kelalaian pihak lain,” ujarnya.

Dia juga mendukung keputusan Kemendiktisaintek yang memberikan waktu lagi bagi pihak sekolah untuk mengakses PDSS sehingga semua siswa-siswi berprestasi dapat mendaftar SNBP 2025.

“Karena anak-anak ini tidak salah tapi justru jadi korban, jangan mereka yang ikut terkena sanksi akibat kelalaian guru atau pihak sekolah. Jadi kalau mau ada tindakan tegas ya dilakukan kepada pihak-pihak yang gagal menginput data, bukan ke siswa,” katanya.

Cucun menilai harus ada upaya tambahan yang dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan siswa berprestasi terancam tak bisa mengikuti SNBP akibat gagal memfinalisasi PDSS.

“Anak-anak berprestasi ini harus tetap diberi kesempatan, dan pihak sekolah yang gagal memfinalisasi PDSS harus bertanggung jawab terhadap kelalaian mereka,” ucapnya.

Dia menekankan hal ini harus menjadi catatan penting agar tahun depan sekolah bisa bersiap lebih lagi untuk memastikan siswa-siswa bisa mendapatkan kesempatan masuk ke PTN karena prestasi yang dimiliki.

Untuk itu, dia berharap polemik ini menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pihak, termasuk adanya tim khusus dari kementerian dan dinas pendidikan yang mengawasi sekolah-sekolah dalam proses pendaftaran siswa untuk berkuliah melalui jalur prestasi.

“Termasuk agar sistem pendaftaran semakin dipermudah, misalnya dengan metode automatically yang bisa mengambil data siswa secara lebih cepat. Jadi bisa mengurangi missed atau kendala teknis di lapangan,” kata dia.

^{_{Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (2/1) ditutup menguat 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.197 per dolar AS didorong oleh intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing (valas).}}

 Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) Rupiah akan sulit rebound�berbalik menguat karena investor masih mengantisipasi data Non-Farm Payroll (NFP) Amerika Serikat (AS) dan cadangan devisa Indonesia pada Jumat (7/2).

“Rupiah dan mata uang regional lainnya terpantau melemah pada sesi pagi ini, rupiah diperkirakan akan sulit rebound berbalik menguat,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan kurs Rupiah dalam dua sesi terakhir didukung faktor kekhawatiran perang dagang global yang mereda. Namun, penguatan Rupiah dan mata uang emerging lainnya dinilai takkan berlanjut mengingat ketidakpastian atas kebijakan Presiden AS Donald Trump dalam ekonomi maupun politik masih akan terus faktor yang meredam sentimen investor.

Untuk penundaan rencana kebijakan tarif AS sebesar 25 persen ke Kanada dan Meksiko akan kembali menjadi beban ketika tenggat waktu 30 hari telah berakhir.

Terkait kondisi domestik, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan di atas 5 persen dianggap masih netral. Artinya, tidak terlalu menekan maupun mendukung nilai tukar rupiah. “Faktor US masih sangat mendominasi,” kata dia.

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah hingga 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.309 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.292 per dolar AS.

^{_{Peserta seleksi kompetensi bidang CPNS formasi 2024 Kabupaten Pegunungan Arfak siap mengikuti ujian yang diselenggarakan di laboratorium komputer SMA Negeri 2 Manokwari, Papua Barat, Rabu}}

Pengumuman hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 2 mulai diumumkan hari ini, Selasa (4/2).

Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang perubahan jadwal seleksi PPPK 2024 tahap 2, hasil seleksi akan diumumkan secara bertahap hingga 18 Februari 2025.

Peserta dapat mengecek hasil seleksi administrasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan mengakses akun SSCASN masing-masing.

Oleh karena itu, para pelamar diimbau untuk rutin memantau pengumuman agar tidak melewatkan tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Lalu, bagaimana cara mengecek hasil seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2? Simak penjelasannya berikut ini.

Link hasil pengumuman seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2

Peserta dapat mengecek hasil seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2 melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, mereka berhak melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April hingga 16 Mei 2025.

Sementara itu, bagi peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan pada 19-21 Februari 2025, dengan catatan bahwa sanggahan hanya dapat diajukan apabila kesalahan terjadi pada proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

Jika penyebab tidak lulus berasal dari kesalahan peserta sendiri, maka pengajuan sanggahan tidak akan diterima. Setiap instansi wajib menanggapi sanggahan yang masuk dan mengumumkan hasilnya dalam waktu maksimal 7 hari setelah masa sanggah berakhir. Berdasarkan jadwal terbaru seleksi PPPK 2024 tahap 2, hasil dari proses sanggah akan diumumkan pada 20-27 Februari 2025.

^{_{Imigrasi Denpasar menghadirkan kepada awak media sebanyak enam warga negara asing, tiga di antaranya dari India yang melakukan penipuan daring dalam jumpa pers di Denpasar, Bali, Selasa (4/2/2025)}}

Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, bersama instansiterkait lainnya menangkap tiga warga negara asing (WNA) asal India yang diduga melakukan penipuan daring (scamming) dan korbannya berasal dari India dan dikendalikan dari Pulau Dewata.

“Ini bentuk penegakan hukum kepada WNA yang tidak memberikan manfaat kepada Bali,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.

Ketiga WNA India itu seluruhnya laki-laki dengan inisial P dan DK yang keduanya mengantongi izin tinggal dengan jenis visa saat kedatangan (Visa On Arrival) yang masing-masing berlaku hingga 20 dan 11 Februari 2025.

Kemudian, berinisial SK yang mengantongi izin tinggal terbatas investor dengan masa berlaku hingga 15 Juli 2026.

Ketiga WNA itu ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar bersama petugas dari Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polda Bali pada 23 Januari 2025.

Mereka diciduk di salah satu rumah di Jalan Tukad Balian Gang IV Sidakarya, Denpasar Selatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra dalam kesempatan yang sama menjelaskan mereka tiba di Bali pada pertengahan Januari 2025.

Ada pun modus yang dilakukan ketiga pria itu, lanjut dia, yakni dengan melakukan penipuan daring yang menyasar para korban dari India yang berada di negara tersebut yang ingin ke Kanada.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, ada sembilan korban yang juga WNA India dengan menipu seakan-akan visa, tiket dan dokumen lain untuk masuk Kanada sudah rampung.

Kemudian, para korban akan dihubungi dengan cara panggilan video (video call) untuk meyakinkan para korban dan meminta melakukan transfer sejumlah uang.

“Mereka coba mengelabui supaya tidak terlacak apabila dilakukan di Bali,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar sebanyak 138 kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) ditangani selama 2024 atau meningkat dibandingkan 2023 mencapai 104 kasus.

Wisatawan asing asal India saat ini termasuk turis terbanyak nomor dua selama 2024 dengan kedatangan mencapai 550.379 orang atau naik hampir 25 persen jika dibandingkan 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.

Total jumlah wisatawan mancanegara di Bali selama 2024 mencapai 6,33 juta orang atau naik 20 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta, dengan peringkat pertama dipegang turis asal Australia mencapai 1,54 juta orang.