NEWSPORTS

^{_{Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus di Batujajar, Bandung.}}

 Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) harus diharus dibekali dengan teknik kemanusiaan atau soft power yang mumpuni untuk melengkapi kemampuan operasi militernya.

“Saya sudah beri masukan kepada Panglima TNI dan Danjen Kopassus. Kita tidak hanya berbicara operasi hard power, tetapi juga soft power. Oleh karena itu, kita perlu memfasilitasi hal-hal yang menyangkut kemanusiaan di dalamnya,” kata Sjafrie dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus di Batujajar, Bandung, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Kunjungan ini dilakukan terkait rencana pembangunan fasilitas latihan pertempuran kota (Faslat Purkota) yang dirancang untuk mendukung latihan seluruh matra TNI.

Fasilitas latihan tersebut juga akan dilengkapi dengan sarana penunjang kemanusiaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan latihan yang tak hanya berfokus pada operasi militer tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan.

Selain itu, Menhan juga menekankan pentingnya memiliki fasilitas latihan dengan pendekatan multidimensi sesuai dengan skenario pertempuran modern yang semakin kompleks.

“Sudah waktunya kita memiliki sarana dan prasarana latihan yang tidak hanya fokus pada satu dimensi seperti pertempuran kota, tetapi mampu menjawab tantangan operasi dengan berbagai skenario multidimensi,” tambahnya.

^{_{Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Sekretaris LPTTN Priscilia Waworuntu menumpangi satu mobil buggy saat akan meninjau operasional SMA Taruna Nusantara, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (14/1/2025).}}

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin meninjau berjalannya operasional di SMA Taruna Nusantara yang terletak di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.

Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Mahbub Junaedi di Malang, mengatakan kedatangan Menhan Sjafrie guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam menunjang proses belajar mengajar.

“Beliau (Menhan) bertujuan memastikan infrastruktur di sini (SMA Taruna Nusantara) sudah siap, terutama untuk pembelajaran bagi para siswa dan guru,” kata Mahbub.

Selama berada di SMA Taruna Nusantara, di Kabupaten Malang, Sjafrie tiba di sekolah tersebut sekitar pukul 09:47 WIB. Kedatangan Menhan disambut langsung oleh para jajaran pejabat daerah setempat dan TNI.

Setibanya di lokasi itu, Menhan yang juga didampingi Bupati Malang M Sanusi langsung beranjak masuk ke lobi utama bangunan tersebut dan selanjutnya meninjau setiap gedung sekolah yang berada di bawah naungan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) tersebut.

Mahbub menjelaskan Menhan juga memberikan atensi terhadap upaya pemenuhan seluruh kebutuhan pelajar, guru dan pamong di SMA Taruna Nusantara.

“Beliau senang, tadi penekanannya adalah sarana yang paling mendesak untuk kebutuhan belajar siswa itu yang dicatat dan mudah-mudahan direalisasi, seperti tadi pos jaga di depan, klinik, kolam renang, termasuk perumahan pamong,” ujarnya.

Selain itu, dia menyebut bahwa total keseluruhan pelajar yang ada di SMA Taruna Nusantara, di Kabupaten Malang mencapai 240 orang.

Kemudian, kata dia, ratusan siswa dibagi ke dalam 10 kelas berbeda di dalam setiap jalannya proses belajar mengajar.

“Jadi setiap kelas itu 24 orang siswa. Tadi bisa dilihat kegiatan belajar mengajar sudah berjalan,” ucapnya.

Dia juga berharap proses pengembangan fasilitas belajar mengajar ini ke depannya dapat berjalan lancar. Sebab, dari total luasan lahan sekitar 29,6 hektare, saat ini pembangunan baru dilakukan di lahan berluas sembilan hektare.

“Tidak ada hal (bersifat) force major yang menghambat. Insya Allah pertengahan tahun dan paling lambat akhir tahun ini untuk fasilitas tahap dua dan kelas tiga sudah bisa kami selesaikan,” kata dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris LPTTN Priscilia Waworuntu menyebut selain kebutuhan belajar mengajar, Menhan Sjafrie memberikan atensi terhadap ketersediaan fasilitas bagi para guru dan pamong di SMA Taruna Nusantara.

“Pak Menhan itu yang paling ditanyakan adalah akomodasi pamongnya bagaimana, jadi kesejahteraan semua pegawai,” ucap dia.

Diharapkan keberadaan sekolah tersebut mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk membawa kemajuan pada perkembangan Indonesia di masa depan.

^{_{Arsip foto – Presiden Yoon Suk Yeol.}}

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perdana terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (14/1) pukul 14.00 waktu setempat, tanpa kehadiran Yoon yang absen karena alasan keamanan.

Sidang ini berlangsung tepat sebulan setelah Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkan Yoon pada 3 Desember, menyusul penerapan darurat militer yang berlangsung singkat.

Menurut pengacaranya, Yoon, yang telah dinonaktifkan, tidak akan menghadiri sidang karena khawatir akan keselamatannya di tengah upaya penyidik untuk menahan Yoon atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait keputusan darurat militer yang dia tetapkan.

Jika Yoon tidak hadir, sidang diperkirakan akan berlangsung singkat. Secara hukum, jika Yoon kembali tidak hadir dalam sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis (16/1), pengadilan dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara tanpa kehadirannya.

Tim pengacara Yoon telah mengajukan permintaan untuk mengecualikan salah satu dari delapan hakim, Chung Kye-sun, dari persidangan. Mereka beralasan bahwa latar belakang Chung sebagai mantan pemimpin kelompok penelitian hukum progresif dapat mengurangi peluang terwujudnya putusan yang adil.

Mahkamah diharapkan akan mengumumkan keputusan atas permintaan tersebut dalam sidang Selasa ini.

Mahkamah Konstitusi Korsel memiliki waktu 180 hari sejak menerima kasus ini pada 14 Desember untuk memutuskan apakah pemakzulan Yoon akan diterima atau ditolak.

Jika pemakzulan diterima, Yoon akan dicopot dari jabatannya, dan pemilihan presiden mendadak harus diadakan dalam waktu 60 hari. Namun, jika pemakzulan ditolak, Yoon akan kembali menduduki jabatannya.

^{_{Mobil listrik bekas Wuling Airev di Bursa Otomotif Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Kamis (12/12/2024). (ANTARA/Pamela Sakina)}}

Penjual mobil seken ada yang masih was-was menjual mobil listrik bekas, antara lain karena nilai kendaraan elektrik bekas cepat menurun dan angka penurunannya dianggap cukup besar.

Menurut petinggi Focus Motor Group, perusahaan yang sudah 25 tahun menggeluti bisnis mobil seken, penurunan nilai kebanyakan model mobil listrik saat ini bisa mencapai belasan juta per bulan.

“Contoh Wuling Airev, itu bisa setiap bulan turun harganya Rp10 juta sampai Rp15 juta,” kata Chief Operating Officer Focus Motor Group Azka Maulana kepada ANTARA di kantor Focus Motor di daerah Mangga Dua, Jakarta Utara, Kamis (12/12).

“Karena hampir setiap bulan juga mobil listrik China mengeluarkan model baru, jadi konsumen ini banyak sekali pilihan dan harganya murah-murah,” kata dia.

Selain itu, Azka mengungkapkan, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mobil listrik sering kali menurunkan harga dalam rentang waktu pendek.

Hal itu dilakukan oleh pemegang merek antara lain agar bisa bersaing di tengah maraknya jenama mobil listrik yang berdagang di pasar Indonesia.


Penurunan harga mobil listrik yang dilakukan secara tiba-tiba bisa meningkatkan risiko penjual mobil bekas merugi.

Pemilik Bursa Otomotif Mangga Dua Square sekaligus CEO Focus Motor Group Agustinus memberikan gambaran, perusahaannya pernah membeli mobil listrik bekas dari seorang konsumen seharga Rp300 juta tidak lama setelah peluncuran.

Beberapa bulan kemudian, menurut dia, harga mobil tersebut anjlok menjadi sekitar Rp169 juta karena varian baru yang lebih murah diluncurkan.

Agustinus berharap pemerintah memikirkan regulasi mengenai batasan penurunan harga mobil listrik agar usaha penjualan mobil, termasuk mobil listrik bekas, bisa stabil.

“Karena kebijakannya juga masih belum jelas. Harusnya pemerintah bisa memberikan batasan sehingga harga jangan sampai turun terus, dari sisi financing juga jadinya tidak mau membiayai mobil listrik ya,” katanya.

“Jadi, finance-finance besar itu mereka masih berfikir juga, nanti saya udah beli mobilnya Rp400 juta, besok harga Rp200 juta, konsumen tidak mau bayar,” ia menambahkan.

_{^{Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12/2024). ANTARA/Rio Feisal}}

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), pemungutan suara susulan (PSS), dan penghitungan ulang surat suara (PUSS) Pilkada 2024 telah tuntas dilaksanakan.

“Sehingga saat ini tidak ada lagi pelaksanaan PSU, PSL, PSS, dan PUSS, sebagaimana aturan sampai maksimal 10 hari sejak pelaksanaan hari pemungutan suara,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa 602 tempat pemungutan suara (TPS) telah melaksanakan proses PSU, PSL, PSS, dan PUSS Pilkada 2024.

“Sebagaimana kita tahu, jumlah TPS yang PSS sebanyak 247 TPS, yang PSL 102 TPS, yang PSU 249 TPS, yang PUSS 4 TPS. Total 602 TPS,” jelasnya.

        

^{_{Suasana sidang tuntutan Terdakwa Budi Said selaku pengusaha sekaligus ‘crazy rich’ Surabaya dan mantan General Manager (GM) Antam Abdul Hadi Aviciena di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (13/12/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri.}}

 Terdakwa Budi Said selaku pengusaha sekaligus crazy rich Surabaya dituntut pidana penjara selama 16 tahun terkait kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk. (Antam).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Nurachman Adikusumo di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.

Selain pidana penjara, Budi Said juga dituntut pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

JPU turut menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Budi Said berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar 58,13 kilogram emas Antam atau senilai Rp35,07 miliar dan 1.136 kg emas Antam atau senilai Rp1,07 triliun, berdasarkan harga pokok produksi emas Antam per Desember 2023.

“Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya tersebut dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ucap JPU.

JPU juga menuntut hakim untuk menyatakan Budi Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Budi juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kumulatif kedua primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Pada sidang yang sama, JPU juga menuntut mantan General Manager (GM) Antam Abdul Hadi Aviciena dengan pidana penjara 7 tahun dan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan pidana penjara.

Dalam kasus itu, Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih lebih emas Antam sebesar 58,13 kilogram atau senilai Rp35,07 miliar, yang tidak sesuai dengan faktur penjualan emas dan tidak ada pembayarannya kepada Antam sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,07 triliun.

Selain itu, terdapat kewajiban kekurangan serah emas Antam dari Antam kepada terdakwa Budi Said sebanyak 1.136 kilogram berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022.

^{_{Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memberikan sambutan pada pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Maluku masa bakti 2024-2029 di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Alfian Sanusi/YU/SPt.}}

 Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang berlangsung di Jakarta.

Proses pemilihan berlangsung secara aklamasi, di mana mayoritas dari 490 peserta Munas sepakat untuk mendukung kepemimpinan Kalla dalam lima tahun mendatang.

Namun, dinamika pemilihan ini tidak lepas dari kontroversi yang muncul akibat klaim kepengurusan tandingan.

Agung Laksono, mantan Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI), menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI dan bahkan mengklaim telah terpilih melalui Munas tandingan yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta.

Kondisi ini memicu dualisme kepemimpinan dalam tubuh PMI, yang kemudian mengarah pada pelaporan Agung Laksono ke pihak kepolisian oleh kubu Jusuf Kalla.

Peran dan tugas PMI dalam kemanusiaan

Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, PMI memiliki sejumlah peran penting:

1. Bantuan tanggap bencana

PMI menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan pada korban bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Organisasi ini menyediakan bantuan logistik, layanan medis dan fasilitas evakuasi bagi mereka yang terdampak.

2. Pengelolaan donor darah

PMI bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan darah nasional melalui layanan donor darah. Upaya ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan medis di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

3. Pendidikan dan pelatihan kesehatan

PMI aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti pelatihan pertolongan pertama, mitigasi bencana dan pencegahan penyakit menular.

4. Dukungan kesehatan dan sosial

Selain menangani bencana, PMI juga memberikan layanan kesehatan gratis, penyuluhan gizi dan distribusi alat kebersihan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

5. Kolaborasi dengan mitra internasional

PMI bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, untuk memperluas jangkauan bantuan dan memastikan koordinasi dalam penanganan krisis global.

PMI memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam berbagai situasi darurat di Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dalam kepemimpinan dan dedikasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

^{_{Ilustrasi – Suasana lokasi SIM Keliling di Kantor Pos Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. ANTARA/Ilham Kausar/am.}}

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi Jakarta guna membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu, Jumat.

Gerai SIM in dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro merinci lokasinya sebagai berikut :

Jakarta Timur : Mall Grand Cakung

Jakarta Utara : Kawasan Podomoro City Jalan Mediterania Garden

Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata

Masyarakat yang ingin mengakses dan terlayani dalam fasilitas SIM Keliling perlu mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkandan biaya administrasi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan dokumen SIM.

Persyaratan yang dibutuhkan yakni, fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama yang asli dan masih berlaku, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

^{_{Direktur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia Jiro Tominaga menyampaikan paparan dalam konferensi pers di Kantor ADB, Jakarta, Kamis (12/12/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak}}

Asian Development Bank (ADB) menyebutkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada masyarakat kelas menengah dapat mendorong kelas tersebut naik level, sehingga meningkatkan pendapatan dan daya belinya.

“Membantu dalam produktivitas dan juga pengembangan sumber daya manusia yang sangat ingin kami dukung. Mudah-mudahan dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan sehingga mereka dapat bermain di pekerjaan dan profesi yang jauh lebih berkualitas dan lebih tinggi dengan memperoleh dan membangun industri sumber daya manusia,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam konferensi pers di Kantor ADB, Jakarta, Kamis.

Jiro menuturkan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat kelas menengah diharapkan kelompok masyarakat tersebut dapat memiliki pekerjaan yang lebih bernilai tambah dengan penghasilan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya beli mereka.

“Sehingga, mereka memiliki pekerjaan yang lebih bernilai tambah dan lebih cepat yang dapat mereka tekuni,” ujarnya.

Peningkatan keterampilan dan kualitas SDM juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja sehingga pendapatan mereka juga naik level.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pemerintah bakal memperkuat masyarakat kelas menengah (middle class) guna meningkatkan basis penerimaan pajak.

Saat ini, jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat, serta calon kelas menengah (aspiring middle class/AMC) yang sekitar 50 persen.

“Kita khawatir di 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class mulai agak turun sedikit kan, kita ingin mendorong, meningkatkan kembali porsi peran dan kontribusi ke perekonomian. Kalau kelas menengah jumlahnya meningkat, itu otomatis tax base-nya lebih tinggi,” kata Susiwijono.

^{_{Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas (kanan) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi (kiri) di Jakarta, Kamis (12/12/2024). ANTARA/HO-Kementerian Hukum RI/am.}}

 Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mendorong adendum nota kerja sama atau memorandum of cooperation (MoC) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dan Kementerian Kehakiman Jepang.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan adendum nota kerja sama diperlukan karena Kementerian Hukum yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Transformasi di Kemenkumham kini menjadi tiga kementerian. Untuk itu, perlu dilakukan adendum, mengingat MoC yang sebelumnya melingkupi bidang imigrasi, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, dan peraturan perundang-undangan,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun salah satu MoC yang akan didorong pelaksanaan adendumnya, yakni yang telah ditandatangani pada 2018 lalu di bidang hukum dan HAM.

Menkum RI mengakui kontribusi Jepang dalam investasi di Indonesia dan akan berkomitmen untuk mendukungnya. Dengan demikian, dirinya menyatakan terbuka terhadap kerja sama yang berpotensi positif.

“Saya melihat peran Jepang yang sangat besar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya dalam membuka banyak lapangan kerja baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah tersebut juga merujuk pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pengusaha Jepang dalam mendukung program prioritas dalam periode pemerintahannya, terutama di bidang industri.

Dalam pesannya, kata dia, Presiden RI mengharapkan Jepang dapat terus membantu dalam hilirisasi.

Dirinya pun menuturkan akan menyampaikan masukan kepada Prabowo tentang kemitraan yang penting dengan Jepang, khususnya memberikan ruang yang besar bagi investasi Jepang, terutama di bidang pangan, mengingat teknologi pangan Jepang sudah sangat baik.

“Tentunya semua ini dapat mendukung visi Presiden RI untuk swasembada dan ketahanan pangan,” kata Supratman menambahkan.

Menanggapi adendum MoC, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan pihaknya akan segera mempelajari agar adendum dapat segera dilakukan, sehingga kerja sama dengan Kemenkum dapat segera dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi MoC yang telah ada antara Kementerian Kehakiman Jepang dengan Kemenkumham, bahkan telah lama Jepang menugaskan dua tenaga ahli di bidang Kemenkumham,” kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kelanjutan kerja sama yang akan berakhir pada bulan September 2025 tersebut juga akan mempertimbangkan untuk menugaskan tenaga ahli di bidang lain yang dapat membantu selanjutnya. Untuk itu, dirinya akan meminta para jajarannya guna mendiskusikan hal tersebut.

Terkait investasi dan pesan Presiden Prabowo kepada para pengusaha Jepang, Masaki mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan MoC.

Saat ini, ada kurang lebih dua ribu perusahaan Jepang di Indonesia dan 65 ribu warga negara Jepang di Indonesia, sehingga ia berharap Menkum RI dapat terus mendukung iklim usaha yang baik untuk investasi Jepang di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya.

“Kedubes dan pemerintah Jepang akan terus mendorong para pengusaha Jepang untuk berkontribusi lebih dan mendukung pembangunan di Indonesia. Saya harap kerja sama dengan Kemenkum RI dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kemudian menanggapi kerja sama dalam ketahanan pangan, dirinya berharap dan mendorong Indonesia agar dapat terus memperbaiki dan meningkatkan transparansinya.

Jepang, kata dia, turut membantu Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), sebab penting bagi Jepang bila ingin terus lebih berinvestasi di Indonesia.