NEWSPORTS

^{_{Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana (kanan) menyampaikan visi misi pada debat ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024)}}

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua (2), Kun Wardana berjanji untuk membangun pusat daur ulang sampah di setiap kecamatan kota ini sebagai bentuk dukungan pada konsep ekonomi barang abis pakai itu.

“Kita ada tim pembina ‘Adab’ dan kita menggunakan ‘Getok Tular Adab’ untuk membudayakan mereka para warga, memilah dari barang-barang organik dan anorganik. Kemudian barang organik ini, itu nanti ada pusat daur ulang di setiap kecamatan,” kata Kun merespons masalah sampah dalam debat ketiga Pilkada DKI 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengajak masyarakat, pemulung dan pendaur ulang untuk mendukung konsep penanganan sampah tersebut.

“Dan nanti kita akan kolaborasi dengan masyarakat, pemulung, pengepul dan pendaur ulang untuk bisa menjadikan (masalah sampah) ke hal-hal yang produktif dan ini bisa menjadi penghasilan warga Jakarta,” kata Kun.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas yakni “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim”. Masalah penanganan banjir, penataan permukiman, hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Selain itu, subtema lainnya yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

^{_{Pemain timnas Indonesia Kevin Diks (dua dari kanan) dan juga Yakob Sayri (dua dari kiri) berebut bola dengan pemain timnas Jepang Hidemasa Morita (kanan) dan juga Kaoru Mitoma (kiri) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (15/11/2024). Laga tersebut dimenangkan oleh Jepang dengan skor 4-0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto.}}

Pemain timnas Indonesia Kevin Diks menjalani debut kurang memuaskan bersama tim Garuda setelah mendapatkan cedera dalam kekalahan dengan skor 0-4 melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat.

Pada pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu, Kevin memulai petualangan awalnya bersama Garuda dengan berat setelah ia sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) beberapa hari sebelumnya.

Kevin langsung diturunkan Shin Tae-yong di starter dimana pemain FC Copenhagen itu ditempatkan di posisi bek sayap kanan dalam formasi 3-4-3.

Alih-alih menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang mempunyai jam terbang di Liga Champions, debut pemain yang dinanti-nantikan oleh suporter itu justru tak berjalan mulus karena harus menjaga salah bintang Liga Inggris, Kaoru Mitoma, yang bermain head-to-head langsung dengannya.

Selama 41 menit bermain, Kevin tercatat setidaknya empat kali dirinya lengah menjaga bintang Brighton & Hove Albion tersebut yang di Liga Inggris sudah berpengalaman melewati nama-nama besar di posisi bek kanan seperti Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Ben White, hingga Diogo Dalot.

Pada menit kedelapan, Kevin salah mengantisipasi bola yang memantul ke areanya. Bola diterima oleh Mitoma dan penyerang sayap 27 tahun itu lalu mengirimkan umpan berbahaya kepada Daichi Kamada yang siap menembak. Beruntung, pada momen ini Rizky Ridho berhasil memblok tendangan pemain Crystal Palace tersebut.

Empat menit kemudian, Kevin dengan mudah dilewati oleh Mitoma. Ia kemudian memutuskan untuk melanggar Mitoma karena melewatinya di area bahaya.

Kamada menjadi pemain pertama Jepang yang melesatkan tendangan tepat sasaran pertama yang mengarah ke Maarten Paes. Sebelum Kamada menembak, situasi ini diawali dengan Mitoma yang berhasil menjemput bola tanpa kawalan Kevin.

Duel terakhir antara Kevin dengan Mitoma terjadi pada menit ke-25 dimana pada momen itu, Mitoma dengan tenang menipu Kevin di area pertahanan Jepang.

^{_{Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penandatanganan nota kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Jumat (15/11/2024). (ANTARA/Hana Kinarina)}}

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menegaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengalami penundaan jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Gus Ipul menerangkan penundaan penyaluran bansos untuk mengantisipasi politisasi jelang pilkada 2024 tersebut hanya berlaku untuk bansos yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nggak, nggak ditunda. Kalau untuk yang APBD ditunda. Kalau APBN, boleh. Saya sudah koordinasi, yang penting harus diukur lah ya, memang harus efektif,” kata Gus Ipul usai penandatanganan nota kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Jumat.

Ia menerangkan pemberian bansos dari pihaknya tidak bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat, melainkan melalui metode transfer dengan menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) ataupun PT. Pos Indonesia sehingga dipastikan bebas politisasi.

Gus Ipul juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika nantinya tetap menemukan ada pihak yang menyalahgunakan pemberian bansos dari Kemensos.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat penerima manfaat bansos agar memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut sebagaimana mestinya, yakni untuk membeli asupan makanan bergizi, kebutuhan pendidikan anak sekolah hingga pemenuhan gizi ibu hamil, dan bukan sebaliknya untuk hal lain, seperti judi online atau pinjaman online.

Sebelumnya pada Rabu (13/11), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengatur penundaan distribusi bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

KADOBET

^{_{Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi saat berlaga di babak 16 besar Kumamoto Masters 2024 di Jepang, Kamis (14/11/2024). ANTARA/HO-PP PBSI/am.}}

 Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi mengatakan akan segera mengalihkan fokus mereka untuk mempersiapkan diri menjelang turnamen BWF Super 750 China Masters 2024, pekan depan.

“Masih ada China Masters minggu depan jadi kami harus mempersiapkan diri lagi. Secara undian tidak menguntungkan karena harus bertemu dengan teman sendiri (Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti) di babak pertama, tapi lawan siapa pun, kami harus siap,” kata Ana, dikutip dari keterangan singkat PP PBSI, Kamis.

Adapun langkah Ana/Tiwi yang terhenti di babak 16 besar Kumamoto Masters 2024, Kamis, setelah kalah dari pasangan anyar Korea Selatan Kim Hye Jong/Kong Hee Yong dengan skor ketat 30-29, 19-21, 17-21.

“Mereka kan pasangan baru tapi secara pola permainan tidak berbeda jauh dengan pasangan sebelumnya. Kami di permainan ini banyak sekali mati sendiri, masih boros membuang poin. Pengembaliannya kurang akurat,” kata Tiwi.

Mereka mengakui bahwa gim pertama berlangsung sangat ketat dan menegangkan. Untuk itu, Ana/Tiwi mencoba pendekatan yang lebih berani demi mengunci kemenangan gim pertama.

“Saat di gim pertama, di momen-momen kejar-kejaran poin kritis, kami mencoba lebih berani. Ada rasa tegang tapi lawan juga merasakan, sama-sama mau menang. Tinggal adu mental dan keberanian,” ungkap Tiwi.

Mengenai penampilan mereka hari ini secara keseluruhan, Ana/Tiwi mengatakan mereka sudah bermain cukup maksimal meskipun harus menelan kekalahan.

“Kami merasa kami bermain cukup baik walau memang hasilnya kurang memuaskan. Banyak yang harus dievaluasi,” kata Tiwi.

“Pola permainan kami sebenarnya sudah benar, baik saat menang angin atau kalah angin, hanya memang kadang pukulannya tidak pas jadi tanggung,” ujar Ana menambahkan.

^{_{Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas secara video conference dengan jajaran Kabinet Merah Putih, di Jakarta, terkait bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, NTT, di sela-sela kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden}}

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih terkait bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa malam.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta menginformasikan kegiatan itu digelar di tengah kunjungan Kepala Negara ke Amerika Serikat.

“Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update, silakan,” ujar Presiden Prabowo membuka pembahasan.

Dalam keterangan itu dijelaskan Presiden Prabowo Subianto tetap memantau kondisi dalam negeri, terutama terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Pada hari ini sekitar pukul 22.00 WIB, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih yang berkumpul di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Presiden Prabowo meminta para menteri dan pejabat terkait untuk memberikan laporan terkait perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta untuk mendapatkan laporan langsung terkait perkembangan bencana alam yang terjadi di Indonesia, meskipun sedang berada di luar negeri.

“Saya bisa membayangkan beliau tentu saja tidak tenang, oleh karena itu beliau ingin mendengarkan secara langsung laporan dari kami,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kemudian memberikan laporan terkini, menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama pada 3 November dini hari.

Menurut laporan tersebut, lebih dari 13 ribu warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi.

^{_{Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan BPOM mencabut izin edar 16 produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat dengan menggunakan jarum maupun microneedle (jarum mikro), di Jakarta, Selasa (12/11/2024).    ANTARA/HO-BPOM/aa.}}

 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar 16 produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat dengan menggunakan jarum maupun microneedle (jarum mikro).  

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penindakan tegas ini hasil dari pengawasan peredaran kosmetik secara intensif pada periode September 2023-Oktober 2024.

“Tren penggunaan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun diaplikasikan dengan menggunakan jarum yang marak beredar berhasil diungkap BPOM dan perlu ditertibkan,” kata Taruna, di Jakarta.   

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, katanya, produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

“Oleh karena itu, produk yang digunakan dengan jarum atau microneedle maupun digunakan dengan cara diinjeksikan tidak termasuk ke dalam kategori kosmetik,” dia menjelaskan.

Menurutnya, produk yang digunakan dengan cara injeksi haruslah steril dan diaplikasikan oleh tenaga medis. Kosmetik, katanya, bukanlah produk steril dan secara umum dapat digunakan oleh siapapun tanpa bantuan tenaga medis serta tidak dimaksudkan untuk memberikan efek di bawah lapisan kulit epidermis.

Oleh sebab itu meskipun produk ini telah terdaftar sebagai kosmetik, namun tetap melanggar peraturan dan membahayakan kesehatan penggunanya.

“Injeksi yang dilakukan dengan menggunakan produk yang tidak sesuai dan diaplikasikan oleh bukan tenaga medis berisiko terhadap kesehatan, mulai dari reaksi alergi, infeksi, kerusakan jaringan kulit, hingga menyebabkan efek samping sistemik,” jelasnya.

Taruna menegaskan, penggunaan kosmetik dengan cara diinjeksikan sangat membahayakan kesehatan. Dia menilai produk seperti ini dikategorikan sebagai obat dan harus didaftarkan sebagai produk obat.

^{_{Ilustrasi – Anak-anak siswa SD negeri di pulau Mapia yang merupakan wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) membawa bendera Merah Putih dan memakai topi mahkota. ANTARA/Muhsidin/aa.}}

Wakil Ketua (Waka) Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong pemerintah membuat kebijakan biaya pendidikan sekolah dasar (SD), baik negeri maupun swasta menjadi gratis.

“Mari kita berikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya tidak peduli negeri atau swasta, harus gratis,” kata Esti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin

Menurut dia, pemberian pendidikan secara gratis sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud implementasi amanat UUD Negara RI 1945.

“Pendidikan gratis adalah kewajiban negara kepada warganya. Ini adalah amanat konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata dia.

Dia menyampaikan bahwa kewajiban negara memberi pendidikan gratis kepada masyarakatnya tertuang dalam Pasal 31 UUD Negara RI 1945, terutama pada ayat (2) yang berbunyi bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Esti mengingatkan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti pada Rabu (6/11).

Lebih lanjut, Esti menyampaikan bahwa dirinya memahami masih terdapat sekolah swasta yang tidak bisa menggratiskan sekolah, meskipun mendapat bantuan anggaran dari pemerintah.

Hal itu, kata dia, terjadi karena adanya sekolah elit yang memiliki layanan di atas standar, sehingga membutuhkan biaya lebih.

^{_{AKP Mulyadi mengoperasikan traktor untuk membajak sawah milik kelompok petani di Lingkungan Karang Anyar, Kota Mataram, NTB, Rabu (6/11/2024). ANTARA/HO-Polsek Mataram.}}

Usai turun lapangan bertemu dengan petani penggarap sawah di Lingkungan Karang Anyar, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mulyadi agak terkejut. Pasalnya, lahan pertanian di wilayah tugasnya di Kecamatan Mataram, kini tinggal tersisa 5 hektare.

Menyusutnya luas areal pertanian itu, antara lain, karena banyak lahan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, sarana pendidikan, pabrik, hingga gedung perkantoran.

Kondisi tersebut mendorong Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mataram itu berupaya mencari alternatif agar di wilayah tugasnya itu tetap memiliki kontribusi dalam mewujudkan target besar nasional swasembada pangan pada tahun 2026.

Terlintas dalam pikiran Mulyadi tentang pengalamannya ketika berdinas di Pulau Sumbawa pada masa pandemi COVID-19.
Di tempat tugas itu, ia menanam cabai, sawi, tomat, dan terong, dengan model tanam menggunakan polybag di pekarangan rumah dinas kawasan Asrama Polres Sumbawa.

Hasilnya ternyata di luar perkiraannya. Buah dari ketelatenannya dalam bercocok tanam di pekarangan rumah dinas, banyak memberikan manfaat bagi rekan sejawatnya.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Mulyadi untuk memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan untuk ditanami aneka tanaman pangan.

Kedaulatan pangan

Tolok ukur sebuah negara dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau swasembada. Capaian kedaulatan pangan jauh lebih penting dibanding ketahanan pangan, yang untuk mencapainya, antara lain, bisa dipenuhi dengan impor.

Ketika pangan sebuah negara berdaulat maka mereka tidak lagi tergantung dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Jadi, pada fase tersebut, negara tidak ada lagi ketergantungan pangan dari negara asing. Bahkan, bisa dikatakan impor pangan menjadi sebuah alarm atas kekurangan produksi untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri.

Pemerintah Indonesia yakin swasembada pangan bisa terwujud dengan mengoptimalkan sektor pertanian, termasuk mengolah lahan-lahan tidur, mulai dari yang berskala mikro hingga yang luasnya jutaan hektare.

Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden Ke-8 Republik Indonesia, memahami betul potensi tersebut. Dengan membangun visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad dapat mewujudkannya melalui misi Astacita.

Salah satu langkah untuk mencapainya, Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang militer telah menaruh kepercayaan kepada lembaga TNI dan Polri sebagai bagian penting untuk mewujudkan misi Astacita.

Dari delapan misi, salah satu poinnya yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Berbekal organisasi yang terstruktur dengan sumber daya manusia militan dalam segala medan, Presiden meminta kedua lembaga tersebut untuk membangun kolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

^{_{Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan menerima kunjungan kerja Satpol PP Kota Bontang, Kalimantan Timur, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (9/11/2024). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan}}

 Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Jakarta Selatan mengandalkan posko ruang pusat kendali (command center) untuk melakukan pengawasan ketertiban umum di wilayahnya.

“Program pengawasan lapangan secara hybrid dengan posko mini command center sebagai unggulan,” kata Plh Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis di Jakarta, Sabtu.

Rahmat mengatakan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Satpol PP Kota Bontang, Kalimantan Timur, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan.

Dia mengatakan kunjungan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi Satpol PP guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena Satpol PP sebagai bagian dari pemerintah ddaerah (pemda) yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (perda).

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan kamera pengawas yang ada di ruang pusat kendali dilakukan Satpol PP dengan berkoordinasi kepada pemangku wilayah setempat.

“Dalam kunjungan yang dilakukan 15 orang Satpol PP Kota Bontang tersebut, kita bertukar informasi terutama mengenai program-program Satpol PP,” ujarnya.

Selain command center, Satpol PP Jaksel juga menyampaikan mengenai inovasi unggulan dalam menjaga ketertiban umum yakni inovasi kartu kuning.

“Kartu kuning kami jelaskan tentang sanksi pelanggaran,” ucapnya.

Dijelaskan kartu kuning sebagai bentuk penindakan teguran atau peringatan tertulis yang diberikan oleh pelanggar baik perorangan individu maupun badan usaha yang ditemukan melakukan pelanggaran fungsi trotoar.

Penindakan itu sesuai pasal 25 ayat 2 Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi “setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum”.

^{_{Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong (kiri) berjalan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (1/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/foc/am.}}

 Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bonaprapta meminta Kejaksaan Agung membuka kronologi penanganan kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Gandjar mengatakan bahwa transparansi soal kronologi tersebut penting untuk meyakinkan publik bahwa penyidikan tersebut adalah murni penegakan hukum.

“Jadi, kita mau menilai kewajaran suatu proses. Begitu ada yang tidak wajar, jadi sulit nanti, publik tidak percaya bahwa ini tidak ada politik dan lain-lain,” kata Gandjar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa penanganan perkara biasanya dimulai karena tiga alasan, yakni tertangkap tangan, temuan oleh penegak hukum, atau laporan pengaduan dari masyarakat. Namun, Korps Adhyaksa hingga saat ini belum mengungkapkan hal tersebut.

“Saya enggak tanya siapa pelapornya. Hanya laporannya kapan? Dan ini mulai proses karena apa? Karena ada laporan, kalau ada laporan, kapan? Supaya kita lihat. Jangan-jangan sudah dilaporkan sejak 2017,” tutur Gandjar.

Pakar hukum ini melanjutkan, “Makin enggak masuk akal ‘kan kenapa sekian lama diabaikan. Jangan-jangan dilaporkan sejak 3 hari sebelum ditetapkan tersangka? Oh cepat banget prosesnya. Jadi, kita mau menilai kewajaran suatu proses.”

Ia mengatakan bahwa penegakan hukum harus prudent (berhati-hati) dan lawful (sah) sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

“Begitu prosesnya tidak lawful, maka cacat. Kalau cacat, ulang dari awal. Itu konsekuensi terhadap pelanggaran hukum acara. Nah, diulang dari awal,” ujarnya.

Terlepas itu, Gandjar tidak mempermasalahkan mengapa kasus yang terjadi pada tahun 2015 baru diusut dengan penyidikan yang dimulai Oktober 2023.

“Batas waktu kedaluwarsa kasus tindak pidana korupsi adalah 18 tahun,” ucap Gandjar.

Sebelumnya (29/10), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar menjelaskan bahwa keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian, disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.