Piala Anugerah Media Humas (AMH) 2024. Dalam AMH 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih juara terbaik 1 antara lain untuk kategori Media Internal, Siaran Pers, Website, dan Juara Terbaik Klasifikasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas capaian kemenangan kategori-kategori tersebut. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
“Pelayanan publik Pemprov DKI dapat berjalan optimal melalui diseminasi informasi yang efektif dan masif. Maka, kami akan terus berupaya menyajikan produk pelayanan informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan lebih baik,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan ini disampaikan Sigit sebagai tanggapan atas capaian Pemprov DKI meraih juara terbaik dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2024. Menurut dia, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari semangat dan kerja keras yang harus terus dipertahankan.
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Terbaik 1 untuk kategori Media Internal, Terbaik 1 untuk kategori Siaran Pers, Terbaik 1 untuk kategori Website, dan Juara Terbaik Klasifikasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas capaian kemenangan kategori-kategori tersebut.
Penghargaan bergengsi yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI tersebut diadakan di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (10/10) dengan tema “Harmonisasi Membangun Citra dan Branding Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan”.
Penandatanganan nota kesepahaman Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 menjadi langkah baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Kesepakatan yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023 ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, dan berbagai bidang lainnya.
Salah satu isi kesepakatan IK-CEPA adalah penghapusan hambatan tarif dan nontarif untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk kedua negara. Berbeda dari ASEAN-Korea FTA, komitmen IK-CEPA lebih mendalam sehingga akses pasar kedua negara lebih besar.
Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, berdasarkan data Kemenko Perekonomian RI pada tahun 2024 total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan mencapai US$20,8 miliar pada tahun 2023. Nilai perdagangan tersebut naik sebesar US$2,39 miliar atau 12,98% dari total nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2021. Penandatanganan IK-CEPA terbukti telah meningkatkan volume perdagangan kedua negara secara signifikan.
Di sektor investasi, Indonesia menerima manfaat yang signifikan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari Korea Selatan. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM tahun 2024, nilai realisasi PMA asal Korea Selatan pada tahun 2023 mencapai US$2,54 miliar atau naik sebesar US$246 juta dari nilai realisasi investasi Korea Selatan pada tahun sebelumnya.
Terlebih, salah satu kapital PMA terbesar berada di sektor prioritas hilirisasi nikel. Pada Juli 2021, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution telah menandatangani nota kesepahaman bersama pemerintah RI untuk membangun perusahaan joint venture memproduksi sel baterai untuk keperluan mobil listrik dengan nilai PMA sebesar US$1,1 miliar. Penanaman modal asing oleh perusahaan-perusahaan asal negeri ginseng itu telah direalisasikan sebesar US$1 miliar pada kuartal II 2024.
Manfaat dari implementasi IK-CEPA tidak hanya terbatas pada peningkatan volume perdagangan dan investasi secara agregat, tetapi juga dapat dilihat sebagai peluang bagi berbagai sektor ekonomi Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total angkatan kerja nasional pada tahun 2023.
Namun, UMKM Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pasar internasional karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas. IK-CEPA membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di Korea Selatan.
Berdasarkan pernyataan Kementerian Perdagangan RI tahun 2021, fitur utama persetujuan IK-CEPA terdiri dari peningkatan akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta pembangunan kemitraan strategis yang dapat memudahkan produk UMKM Indonesia dalam memasuki pasar Korea Selatan.
Beberapa produk Indonesia yang berpotensi mengalami kenaikan ekspor ke Korea Selatan, yaitu sepeda, sepeda motor, aksesoris sepeda motor, olahan ikan, kaos kaki, rumput laut, durian, dan salak.
Sebagai tonggak perekonomian Indonesia, sektor UMKM sedang tidak baik-baik saja. Mengalami tantangan yang cukup berat, UMKM sedang terdampak oleh efek globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang pesat.
Persaingan pasar domestik semakin meningkat dengan kehadiran platform e-commerce dan diperburuk dengan dominasi produk-produk impor yang relatif lebih murah. Hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap penurunan pendapatan para UMKM, terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak di pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.
Sebagai pasar tradisional bersejarah dan merupakan pasar tekstil raksasa di Asia Tenggara, pasar ini mengalami penurunan aktivitas jual-beli. BBC Indonesia pada 2023 lalu menemukan Pasar Tanah Abang yang dulunya penuh dengan pengunjung kini diperkirakan telah kehilangan hampir 5.000 pengunjung akibat efek platform TikTok Shop pada saat itu.
Fenomena ini mengalami keberlanjutan dan mengindikasikan bahwa mayoritas aktivitas perbelanjaan masyarakat Indonesia secara bertahap telah bertransisi ke onlineshopping. Pernyataan ini didukung pula oleh data dari Bank Indonesia pada 2024 yang mencatat nilai transaksi e-commerce pada tahun 2023 sebesar Rp453,75 triliun naik sekitar 13,16% dibandingkan nilai transaksi e-commerce di puncak pandemi Covid-19 di tahun 2021.
Sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan sektor penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, UMKM harus mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah dinamika persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah RI baik di daerah maupun pusat telah mengupayakan berbagai skema pelatihan dan gerakan transformasi go-digital yang inklusi dan berkelanjutan bagi para UMKM.
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyebutkan hingga Agustus 2024 telah ada 25 juta UMKM di Indonesia yang sudah go-digital dan upaya pendampingan digitalisasi masih terus diupayakan.
Meski di bawah target, para pelaku UMKM perlu diberikan motivasi bahwa manfaat digitalisasi tidak hanya terbatas menjadi respon terhadap perubahan pasar domestik, tetapi akan membekali mereka dengan kemampuan untuk melakukan “serangan balik” terhadap gempuran produk impor yang tengah mendominasi pasar domestik.
IK-CEPA adalah salah satu bentuk upaya Pemerintah RI dalam mendorong fasilitasi ekspor guna meningkatkan partisipasi UMKM dalam rantai pasokan global. Menurut pernyataan Kementerian Perdagangan RI pada 2021, IK-CEPA akan mengeliminasi tarif bea masuk hingga 95,5% pos tarif Korea Selatan secara bertahap dalam jangka waktu 3-20 tahun.
Diproyeksikan pada penerapan di tahun kelima Indonesia akan diuntungkan dengan peningkatan kesejahteraan sebesar US$21,9 miliar, pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 2,43%, serta peningkatan ekspor sebesar 19,8%. Penghapusan hambatan tarif ini juga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Korea Selatan dan membuka lebih banyak ruang bagi UMKM Indonesia agar dapat melakukan penetrasi pasar.
Pada tahun 2023, pasar e-commerce domestik Korea Selatan diperkirakan tumbuh mencapai angka US$65 juta, atau naik sekitar 8,5% dari tahun sebelumnya. Selama periode 2019-2023 pasar e-commerce terus mengalami pertumbuhan.
Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam ekspor dan berpotensi untuk mendominasi berbagai etalase di e-commerce domestik Korea Selatan seperti Coupang, Gmarket, 11Street, dan TMON. Namun, bersaing di pasar e-commerce Korea Selatan bukanlah hal yang mudah dan manfaat IK-CEPA hanya akan meningkat apabila didukung oleh sarana yang tepat.
Komitmen pemerintah pun telah dibuktikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian juga telah membentuk Satgas Ekspor, yang mengurusi cakupan dari masalah akses pembiayaan, pelatihan, akses ke pasar, dan lain-lain. Upaya-upaya pemerintah ini juga berfokus terhadap pendampingan UMKM guna mencapai standar preferensi pasar yang dituju.
Demi meningkatkan probabilitas keberhasilan UMKM Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar di Korea Selatan, Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan juga dapat menyediakan publikasi market intelligence atau analisis pasar yang informatif, akurat, akuntabel, up-to-date, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
Market intelligence yang disusun oleh Kementerian Perdagangan diharapkan mampu memberikan gambaran kepada para pelaku UMKM Indonesia untuk merencanakan pengembangan dan strategi untuk memulai penetrasi pasar.
Selain itu, pemerintah juga dapat membuat akun sosial media khusus sebagai pusat informasi bagi para UMKM yang berminat untuk mendaftarkan usahanya ke dalam program dan inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mendorong partisipasi UMKM asing dalam pasar domestik di negara tersebut.
Salah satu program yang dapat diikuti adalah K-Startup Grand Challenge yang diselenggarakan oleh Ministry of SMEs and Startups of South Korea. Program ini menawarkan peluang bagi para UMKM, termasuk asing, untuk mengembangkan bisnisnya di Korea Selatan melalui inkubasi, akselerasi, dan dukungan pendanaan.
Melalui program ini, UMKM Indonesia dapat memperoleh akses ke jaringan investor, mitra potensial, dan mentor yang berpengalaman dalam pasar domestik Korea Selatan. Selain itu, terdapat pula platform seperti Korean Import Fair 2023 yang dirancang khusus untuk membantu UMKM asing dalam memasarkan dan menjual produknya di Korea Selatan.
IK-CEPA merepresentasikan paradigma baru dalam fasilitasi perdagangan lintas batas bagi UMKM Indonesia. Implementasi perjanjian ini berpotensi menstimulasi transformasi digital bagi UMKM, mendorong peningkatan daya saing, dan mewujudkan mimpi UMKM Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam rantai nilai global.
Adopsi teknologi digital memungkinkan UMKM untuk tidak hanya melakukan optimalisasi operasional tetapi juga penetrasi pasar yang lebih luas hingga lintas batas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengakui adanya gempuran produk tekstil impor yang memengaruhi pasar dalam negeri. Ia menyebut, baik produk impor ilegal maupun legal masih menjadi hambatan bagi produk tekstil dalam negeri untuk berkompetisi, tak terkecuali produk batik.
“Jadi, produk-produk batik itu sama dengan produk-produk tekstil lainnya. Yang dihadapi adalah produk-produk impor, baik impor yang masuknya secara legal maupun secara illegal,” kata Agus saat ditemui di mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Dia menyebut produk tekstil dalam negeri, seperti Batik kesulitan bersaing dengan produk impor dari segi harganya. “Ya, memang sulit untuk produk-produk tekstil kita termasuk batik untuk berdaya saing dengan mereka, kalau kita lihat harganya,” lanjut dia.
Agus juga tak menampik, kini China sudah bisa memproduksi batik, dan dia menyebut adanya indikasi impor batik yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.
“(China sudah bisa produksi batik, batik cetak?) Iya. (Impor batiknya datang dari China?) Bisa jadi. (Sebenarnya itu bukan batik, mungkin itu hanya kain dimotif (jadi seperti) batik itu bisa jadi. Bisa jadi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Tanah Air. Untuk itu, menurutnya perlu ada kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri, termasuk industri batik nasional.
“Mesti ada perlindungan. Sama dengan industri lain, harus ada regulasi yang memang pro kepada industri dalam negeri kita, termasuk TPT, dan termasuk juga batik,” pungkasnya.
Film Korea Officer Black Belt yang baru saja dirilis di Netflix memikat banyak perhatian di Indonesia. Film ini mengisahkan tentang petugas bela diri yang bertugas di Pusat Pembinaan Narapidana Wilayah (instansi di bawah Kementerian Hukum). Tugas mereka adalah membantu petugas pemasyarakatan yang mengawasi penjahat kelas berat yang dipantau oleh gelang kaki elektronik.
Di Korea saat ini, ada 4.182 orang kriminal kelas kakap yang berada di bawah pengawasan gelang kaki elektronik karena tindak pidana seperti kekerasan seksual, pembunuhan, perampokan, penguntitan dan penculikan anak di bawah umur. Untuk mengawasi para kriminal tersebut, terdapat 381 orang petugas pemasyarakatan yang ditugaskan, dibantu dengan 165 orang petugas bela diri untuk melindungi mereka selama menjalankan tugasnya. Film ini menggambarkan realitas sekaligus tantangan terbesar yang dihadapi para petugas pemasyarakatan, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan kriminal yang harus diawasi.
Film Officer Black Belt menampilkan salah satu keunggulan perfilman Korea, yaitu penggambaran kehidupan yang realistis. Tokoh utama (diperankan oleh aktor Kim Woo Bin) bertugas untuk memantau kriminal yang menggunakan gelang kaki elektronik selama 24 jam. Hal ini bukanlah fiksi belaka, melainkan cerminan dari realita yang ada di Korea. Meskipun tidak disorot oleh pemerintah, para penonton yang menyaksikan film ini dapat memahami betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh petugas pemasyarakatan dan bela diri yang bekerja keras untuk melindungi masyarakat. Aktor Kim Woo Bin sendiri mengaku tidak mengetahui adanya profesi petugas pemasyarakatan sebelum syuting film ini. Namun berkat film ini, kini masyarakat Korea dan penonton global dapat memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh para petugas pemasyarakatan. Bagi penonton Indonesia yang masih asing dengan sistem pengawasan eletronik, film ini juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem pengawasan elekronik diterapkan di Korea.
Drama Korea yang mengangkat tema hukum Korea secara realistis dan banyak digemari oleh penonton di seluruh dunia diantaranya adalah Juvenile Justice (2022) dan Prison Playbook (2017). Seperti halnya Officer Black Belt, kedua drama tersebut mengangkat realita yang jarang diketahui oleh masyarakat umum, seperti kehidupan di pengadilan anak dan penjara. Minat masyarakat terhadap sistem peradilan anak dan penjara pun meningkat setelah menyaksikan drama tersebut.
Selain itu, tidak jarang pula film dan drama Korea yang mencerminkan kehidupan nyata di Korea turut memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Contohnya, drama Extraordinary Attorney Woo berhasil meningkatkan kesadaran tentang spektrum autisme tidak hanya di Korea, tetapi juga di luar negeri.
Keberagaman tema serta kebebasan untuk berkreasi tanpa batas merupakan keunggulan lain dari industri drama dan film Korea. Oleh karena itu, industri perfilman Korea mampu menyingkap segala sisi masyarakatnya melalui film. Faktor inilah yang menyebabkan film dan drama Korea dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan sering kali membawa dampak positif terhadap perkembangan sosial di Korea.
Popularitas Hallyu yang mendunia berperan besar dalam menciptakan lingkungan produksi film dan drama Korea yang bebas. Adegan-adegan yang disajikan secara detail dan realistis pun turut berkontribusi pada pengenalan film dan drama Korea di kancah internasional. Meskipun karya-karya seperti Officer Black Belt, Juvenile Justice, dan Prison Playbook tidak termasuk dalam genre dokumenter, melainkan fiksi yang telah didramatisasi untuk hiburan, mereka tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat apabila hanya berisikan kisah yang membosankan dan promosi kebijakan pemerintah. Film-film tersebut juga akan dicap gagal karena tidak dapat memperluas pemahaman publik mengenai sistem hukum yang kompleks. Seperti Kim Woo Bin yang mengenal profesi petugas kemasyarakatan melalui film Officer Black Belt, penonton di seluruh dunia pun diperkenalkan pada kehidupan nyata masyarakat Korea melalui ‘jendela’ berupa film dan drama Korea. Pada akhirnya, film dan drama inilah yang berperan besar dalam mendongkrak citra negara Korea di mata dunia. Bagi saya, ini adalah contoh nyata soft power (kekuatan budaya) dan dampaknya yang begitu luas dan mendalam.
—-
Kim Yong Woon menjabat sebagai Direktur Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) sejak tahun 2020. Dalam menjalankan perannya sebagai Direktur KCCI, ia berupaya untuk memperkenalkan budaya Korea yang semakin beragam kepada masyarakat Indonesia. Ia juga aktif menggiatkan kerja sama pertukaran budaya antara Korea dan Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan akan muncul masalah baru terkait tenaga honorer setelah penyelenggaraan Pilkada 2024. Ancaman baru itu adalah bertambah banyaknya jumlah tenaga honorer yang diangkat oleh para kepala daerah terpilih.
“Ada masalah baru, jangan-jangan habis Pilkada naik lagi honorer ini,” kata Anas dalam acara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024, di Jakarta, Rabu, (2/10/2024).
Anas menuturkan bertambahnya jumlah tenaga honorer itu bisa terjadi karena para pejabat terpilih kemungkinan akan mengangkat orang-orang dekatnya. Pengangkatan itu misalnya dilakukan untuk jabatan staf ahli atau staf khusus.
Menurut dia, hal ini tentu harus diantisipasi karena kontraproduktif dengan upaya pemerintah menyelesaikan banyaknya masalah tenaga honorer. Upaya penyelesaian itu dilakukan dengan cara mengangkat para tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Saat ini, pendaftaran seleksi PPPK sudah dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan akan dilanjutkan dengan pembukaan pada 17 November 2024. Ada jutaan formasi yang dibuka untuk menampung tenaga honorer menjadi PPPK.
“Maka konsistensi menjadi penting di sini,” kata dia.
Untuk mengantisipasi ancaman gelombang penambahan tenaga honorer ini, Anas mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Dalam aturan itu, kata dia, akan diatur jumlah tenaga honorer yang bisa diangkat oleh seorang pejabat.
“Kita kunci di situ, sedang kita siapkan bagaimana bupati yang baru terpilih, pimpinan dewan yang baru terpilih, ini biasanya angkat honorer untuk kepentingan beliau,” kata dia.
“Nah kita atur ini, mereka bisa mengangkat sepanjang jabatan itu terbatas, apakah dua atau tiga orang, nanti akan ada aturannya,” kata dia lagi.
Perusahaan telah menjadi pengelola atau operator pipa sejak proyek Pipa Cisem 1 ini beroperasi pada November 2023 lalu.
Perlu diketahui, Pipa Cisem berdiameter pipa 20 inch ini dibangun dengan nilai investasi senilai Rp 1,17 triliun.
Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso mengatakan pihaknya memenangkan proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan operator dari proyek pipa gas yang membentang sepanjang 62 kilo meter (km) dengan ruas Batang-Semarang.
Pihaknya memenangkan lelang operator lantaran menawarkan biaya angkut atau toll fee yang paling terjangkau di antara beberapa perusahaan lain yang juga mengikuti proses lelang. Adapun tarif tol gas alias toll fee Pipa Cisem 1 ini sebesar US$ 0,31 per MSF (seribu standar kaki kubik).
“Pertagas saat ini sebagai pengelola untuk Pipa Cirebon-Semarang 1. Saat itu kita mengikuti bidding (lelang) oleh pemerintah, dan kita dinyatakan sebagai pemenang dengan harga US$ 0,31 per MSF (seribu standar kaki kubik). Itu adalah bagian daripada operation maintenance saja. Itulah dijadikan sebagai toll fee oleh pemerintah,” ucapnya saat ditemui di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, dikutip Rabu (2/10/2024).
Gamal menjelaskan, pada saat lelang operator Pipa Gas Transmisi Cisem Tahap 1 dilakukan, banyak perusahaan yang ikut proses lelang, namun Pertagas menjadi pemenang dari lelang tersebut dengan menawarkan harga yang paling terjangkau.
“Pada waktu itu ada beberapa operator ikut, Pertagas yang menawarkan harga yang paling affordable,” imbuhnya.
Gamal menyebutkan, saat ini konsumen gas dari Pipa Transmisi Cisem 1 adalah PT PGN Tbk (PGAS) yang menyalurkan gasnya ke dua kawasan industri yakni Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah dan ke Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah.
“PGN sendiri sudah menjual ada di dua kawasan industri. Satu di Kendal saat ini, itu pemakaiannya hanya 0,7 (MMSCFD) saat ini. Yang satu lagi di sini, di Kawasan Industri Batang ini sekitar hari ini 0,97 MMSCFD hari ini,” jelasnya.
Selain itu, Gamal mengatakan pihaknya dalam mengoperasikan Pipa Gas Transmisi Cisem 1 tersebut bersama dengan pemerintah melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Untuk Cisem (tahap) 1, Pertagas berkolaborasi dengan Lemigas sebagai badan yang umum di bawah ESDM. Karena (Lemigas) penunjukan negara ya,” tandasnya.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM sempat menyebut, proyeksi potensi industri yang dapat menggunakan gas dari Pipa Cisem-1 di Kendal dan Batang dapat sekitar 40 industri.
Beberapa hari lalu, Senin (30/09/2024), Kementerian ESDM juga baru meresmikan awal konstruksi dari Pipa Cisem 2 senilai Rp 2,7 triliun. Peresmian awal konstruksi ini dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (30/09/2024). Ini merupakan kelanjutan dari Pipa Cisem 1.
Proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ini dibangun sepanjang 245 kilo meter (km), mencakup ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur.
Adapun proyek ini akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) multi years 2024-2026. Konstruksi Pipa Cisem 2 ini ditargetkan tuntas pada Februari 2026.
Selain memberi keuntungan untuk industri, Pipa Cisem juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, bila proyek Pipa Cisem tuntas sepenuhnya, termasuk Tahap 2, maka ke depannya ada potensi penyaluran gas untuk jaringan gas kota (jargas) minimal 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara untuk pengaliran 300.000 sambungan rumah tangga.
Bila ini terealisasi, Kementerian ESDM memperkirakan, ini bisa mengurangi subsidi LPG Rp 0,21 triliun per tahun dan menghemat devisa dari impor LPG sebesar Rp 0,33 triliun per tahun. Selain itu, pendapatan hulu migas akan bertambah Rp 0,44 triliun per tahun, dan PNBP iuran BPH Migas sebesar Rp 0,006 triliun per tahun.
Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono mengatakan hasil analisis menunjukkan, episenter terletak pada koordinat 7.35 LS dan 106.49 BT.
“Tepatnya berlokasi di darat pada jarak 40 km Barat Daya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada kedalaman 36 km,” kata Daryono dalam keterangan tertulis.
“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar aktif,” jelasnya.
Daryono memaparkan, dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa dirasakan di wilayah Simpenan, Ujung Genteng, Tegalbuleud dengan Skala Intensitas IV MMI.
Artinya, kata dia, ada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.
Sementara, di Kalibunder dengan Skala Intensitas III – IV MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu – Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi)
Di Cikakak, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Bayah, Panggarangan, Malingping dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).
Di Rangkasbitung dengan Skala Intensitas II – III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang – Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).
Di Kecamatan Kabandungan dengan Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).
“Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” tambah Daryono.
“Hingga pukul 08:44 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan,” pungkasnya.
Gempa Sukabumi Karena Sesar Cimandiri?
Daryono mengungkapkan bahwa gempa yang terjadi di Sukabumi dan sekitarnya pada pagi hari tadi terjadi karena adanya aktivitas Sesar aktif. Adapun sesar yang melewati Sukabumi dan sekitarnya yakni Sesar Cimandiri.
Daryono juga pernah mengemukakan bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, dan Bandung secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks yang menjadikan kawasan itu masuk dalam daerah rawan terjadi gempa.
“Disebut seismik aktif, karena hasil monitor BMKG di daerah itu sering terjadi gempa dengan berbagai variasi dan kedalaman,” ujarnya.
Terkait kompleksitas, lanjut dia, daerah itu merupakan daerah jalur gempa aktif seperti keberadaan sesar atau patahan Cimandiri, Padalarang, Lembang, Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut.
“Sehingga, kawasan tersebut menjadi kawasan gempa secara permanen,” tuturnya.
Sukabumi dan sekitarnya, bahkan Cianjur dan sekitarnya sudah beberapa kali dilanda gempa dengan kekuatan menengah. Sejak tahun 1900 hingga kini, gempa yang melanda Sukabumi dan sekitarnya secara rata-rata berkekuatan 5 skala richter (SR).
BMKG menyampaikan sejarah mencatat sebanyak 15 kali gempa merusak terjadi di kawasan Cianjur-Sukabumi sejak 1844 hingga kini.
“Untuk pertama kalinya, gempa Cianjur-Sukabumi tercatat pada tahun 1844. Sebelum tahun 1844 pernah juga terjadi gempa, tapi tidak tercatat,” ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Setelah 1844, wilayah Sukabumi-Cianjur pernah dilanda gempa pada tahun 1879, 1900, 1912, 1969, 1973, 2000, 2011, dua kali di 2012, 2020, kemudian 2022, 2023, dan terakhir di 2024 sudah dua kali yakni pada 15 September lalu dan hari ini.
Sebagai informasi, Sesar adalah rekahan pada batuan yang telah mengalami pergerakan baik berupa geseran, naik atau turun, demikian definisi menurut laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Disebutkan dalam Jurnal Universitas Padjadjaran (Unpad) Volume 15, Nomor 3, Desember 2017 berjudul Tektonik Sesar Cimandiri Provinsi Jawa Barat, terdapat enam struktur sesar regional di wilayah Jawa Barat, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Cipeles, Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Pelabuhan Ratu, dan Sesar Citanduy.
Dari 6 struktur itu, Sesar Cimandiri yang paling berperan terhadap sebaran batuan berumur Paleogen di permukaan. Paleogen adalah periode dalam skala waktu geologi yang merupakan ronde pertama dari era Kenozoikum dan berlanjut selama 42 juta tahun, selang 65-23 juta tahun yang lalu.
Paleogen ini terdiri dari kala Paleosen, Eosen, dan Oligosen, dan dilanjutkan oleh kala Miosen pada periode Neogen.
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan bahwa dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17% penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang). Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023, namun mengalami kenaikan jika dibanding Agustus 2023.
Tingginya angka pekerja informal ini juga bersamaan dengan naiknya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulunya dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini terbukti berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Data BP2MI menunjukkan pada 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Kendati sempat terjadi penurunan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, jumlah penempatan tahun 2023 sudah kembali pada level sebelum pandemi.
Saat ini sebanyak 80% badan usaha milik negara (BUMN) berhasil mencetak laba. Bandingkan dengan 2019, sebelum pemerintah agresif melakukan holdingisasi, 60% perusahaan pelat merah dalam kondisi rugi.
Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, total laba yang berhasil dibukukan oleh gabungan perusahaan pelat merah secara tahunan saat ini sudah mencapai angka Rp 327,12 triliun, angka ini naik 5,9% secara tahunan (yoy). Jika dibandingkan dengan 2019, capaian ini naik hampir 100%.
Laba perusahaan BUMN ditopang oleh pertumbuhan aset dan pendapatan pada 2023. Pendapatan senilai Rp 2.932,64 triliun, naik 0,46% dari periode sebelumnya yang ada di angka Rp 2.918,97 triliun. Lalu aset gabungan perusahaan BUMN tembus Rp 10.401,5 triliun, naik 6,26% yoy.
Salah satu BUMN yang berhasil menyulap rugi menjadi laba adalah Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Dalam tiga tahun terakhir, holding mencetak akumulasi laba Rp 11,7 triliun.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan transformasi sejak 2020. Buah dari transformasi tersebut terlihat dari perjalanan laba.
Laba yang dikantongi PTPN pada 2021 Rp 4,66 triliun, lalu pada 2022 Rp 6,02 triliun, dan Rp 1,02 triliun pada 2023. Sebelumnya PTPN sempat menjadi sorotan setelah mencetak rugi dan utang membengkak. Pada 2020, PTPN membukukan rugi bersih Rp 1,14 triliun dan utang lebih dari Rp 40 triliun.
Ghani mengatakan bahwa saat ini PTPN telah menyelesaikan utang sebesar Rp 18 triliun yang terdiri dari kewajiban kepada perbankan Rp 11,3 triliun, utang hari tua Rp 3,7 triliun, dan iuran pensiun Rp 3 triliun.
“Jadi nanti tahun 2026 PTPN pasti akan meloncat baik dari sisi laba maupun cash flow. Jadi insya Allah tahun depan kita sudah selesai urusan dengan karyawan, kemudian urusan tentang pensiun dan sebagainya,” kata Ghani, dikutip Minggu (29/9/2024).
Sementara itu, Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mencatat laba bersih sebesar sebesar Rp 1,1 triliun sepanjang tahun 2023. Capaian tersebut melonjak hingga 211%, dibandingkan tahun 2022 yang mengalami rugi Rp 993 miliar.
Sebagai informasi, Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung resmi terbentuk pada awal 2022. Sebelum holding terbentuk pada 2021 InJourney mengalami kerugian Rp 7,53 triliun dan setahun setelahnya rugi Rp 993 miliar.
Sejumlah catatan penting berhasil dibukukan oleh InJourney di tahun 2023. Salah satunya adalah revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang mana wajah baru TMII telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 September 2023. Selain itu, InJourney juga telah melakukan revitalisasi Grand Inna Bali Beach serta melakukan pengembangan KEK Sanur di Bali menjadi world class medical and wellness tourism destination. Selain Sanur, InJourney juga melakukan pengembangan The Golo Mori yang terletak di Desa Golo Mori, Manggarai Barat, NTT sebagai “Sustainable Marine-Based MICE Tourism Destination”
Menjelang berakhirnya tahun 2023 lalu, InJourney meluncurkan dua sub holding di bidang industri aviasi yakni InJourney Airports dan InJourney Aviation Services, sebagai langkah transformasi di industri aviasi dan kebandarudaraan. InJourney Group selanjutnya akan fokus pada proses integrasi bandara untuk menciptakan standar pelayanan yang berkualitas sesuai dengan amanah dari pemerintah.
Kemudian pada September 2024 diresmikan penggabungan dua perusahaan besar pengelola bandar udara di Indonesia, yaitu PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). Penggabungan ini telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam satu entitas yakni PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.
Dengan adanya konsolidasi ini InJourney Airports dapat menangani lebih dari 170 juta penumpang per tahun dan akan berada di urutan kelima perusahaan operator bandara terbesar di dunia. Dengan adanya penggabungan ini, bandara yang dikelola InJourney akan menjadi salah satu dari 5 operator bandar udara terbesar di dunia.
Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria mengatakan untuk menyiapkan penggabungan tersebut, perusahaan sudah melakukan proses penyelarasan standar operasional prosedur (SOP), sistem IT, sistem keuangan, hingga operasional bandara yang mana prosesnya telah berlangsung sejak tahun lalu. InJourney Airports diharapkan dapat menjadi perusahaan pengelola bandara yang mengacu pada best practice di dunia.
“Penggabungan ini telah berjalan lancar sesuai dengan tujuan Pemerintah untuk meningkatkan sektor aviasi dan kebandarudaraan Indonesia menjadi 5 top global airports operator. Terlebih penggabungan ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang telah disetujui oleh pemerintah dalam rangka peningkatan konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata,” jelas Dony.
Ekonom Ryan Kiryanto mengatakan bahwa holdingisasi menjadi instrumen untuk memperbaiki fundamental perusahaan pelat merah. Sejauh ini, aksi korporasi tersebut telah berhasil memberikan dampak positif.
Holdingisasi telah membuat anggotanya bergerak selaras untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja PTPN dan InJourney dalam tiga tahun terakhir menjadi satu bukti nyata.
Oleh karena itu dia mengingatkan agar holdingisasi menjadi awal mula dari optimalisasi kinerja BUMN ke depan. “Proses ini tidak boleh berhenti. Kalau sudah berhasil jangan cepat puas diri, jadi harus continue improvement. Perbaikan berkelanjutan atau tiada henti,” kata Ryan.
Kondisi tersebut membuat petani tidak merasakan adanya selisih yang menguntungkan.
Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi menyatakan kondisi ini sudah terjadi sejak 2019 silam. Namun, kondisi semakin parah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
“Harga di tingkat kandang turun karena secara makronya efek ekonomi. Yang kita nikmati serapannya rendah, demand rendah, sementara waktu belanja pakan masih di posisi tinggi, sehingga input tinggi harga rendah, itu yang membuat harga peternak di bawah rugi. Setidaknya 3 bulan terakhir. Tapi (memang) 5 tahun terakhir jelek bagi peternak kecil,” kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Rabu (2/10/2024).
Demi bisa bertahan, beberapa peternak harus rela bergabung dengan perusahaan besar lewat kemitraan inti-plasma.
Lewat cara ini memang tidak terjadi jual beli pada fase awal. Mitra usaha tidak membayar bibit, pakan, dan obat-obatan ke perusahaan inti. Namun ada kerja sama penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh mitra usaha dan perjanjian bahwa perusahaan inti akan membeli hasil ternak mitra usaha.
“Banyak yang gulung tikar, makanya banyak peternak yang bergabung ke perusahaan besar yang menerima dan tawarannya cocok, alternatifnya kesana. Semua perusahaan besar jalankan inti-plasma, tapi ngga semua pelaku berbudidaya gabung kemitraan karena berbagai pertimbangan keadilan,” kata Sugeng.
Salah satu alasan peternak enggan bergabung karena sudah tidak lagi memiliki kontrol penuh sebagai wiraswasta, namun tunduk pada perusahaan. Termasuk dalam proses jual beli dan nilai keuntungannya. Namun, ketika pakan ternak terus melambung, itu menjadi salah satu cara ampuh untuk bertahan.
“65-70% bahan baku dari pakan ternak, tetap aja inputnya tinggi, ini membuat biaya pokok produksi tinggi, kalau harga ayam turun harga pakannya ngga ikut turun,” sebut Sugeng.
