Permintaan ini diajukan di luar pagu anggaran yang sudah disetujui sebelumnya Rp6,85 triliun.
Badan Pusat Statistik (BPS) meminta Komisi X DPR menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,65 triliun pada 2026. Permintaan ini diajukan di luar pagu anggaran yang sudah disetujui sebelumnya Rp6,85 triliun.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pagu anggaran yang ada saat ini masih belum cukup untuk membiayai beberapa kegiatan statistik penting dan strategis. Padahal, kebutuhan total BPS untuk tahun 2026 mencapai Rp8,5 triliun.
“Kemudian kami mengusulkan tambahan anggaran pasca pagu indikatif sebesar Rp4,91 triliun karena anggaran Rp3,69 triliun ini hanya cukup untuk pembayaran gaji dan operasional dasar minimum yang diperlukan BPS seluruh Indonesia, sehingga belum bisa mendanai pro program-program kegiatan statistik yang harus kami laksanakan,” kata Amalia saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR, Selasa (26/08/2025).
Awalnya, BPS hanya menerima pagu indikatif sebesar Rp3,69 triliun. Namun, setelah mengajukan usulan tambahan Rp4,91 triliun, pemerintah akhirnya menyetujui tambahan sebesar Rp3,15 triliun. Dengan penambahan ini, pagu anggaran BPS naik menjadi Rp6,85 triliun.
Amalia mengatakan bahwa meskipun sudah ada peningkatan anggaran, masih ada beberapa kegiatan strategis yang belum terbiayai sepenuhnya, termasuk sebagian komponen Sensus Ekonomi 2026, survei perdagangan barang domestik, survei statistik e-commerce, survei konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi (SITASI), serta survei pola barang distribusi.
“Dengan demikian, Bapak dan Ibu, kami sangat berharap dukungan supaya kami bisa menyelenggarakan kegiatan statistik penting dan strategis, terutama dalam rangka mendukung pembangunan tahun 2026 dan juga memastikan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan satu apa pun,” jelasnya.